DPRD Tidak Berwenang Hentikan Proses Hukum Kasus K2

Dompu (Suara NTB) – DPRD Dompu menjadwalkan hearing dengan Dewan penyelamat 390 honorer K-2 pada Rabu (21/9) mendatang. Kendati demikian, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi penyidik agar menghentikan penyidikan kasus K-2 itu.

Dewan tetap akan mengundang Bupati, Kapolres, Kajari, Sekda dan Kepala BKD dalam hearing tersebut. Ketika ada para pihak tidak hadir karena pertimbangan teknis akibat masalah yang dipersoalkan tengah berproses di ranah hukum, tidak akan menghentikan proses hearing.

Iklan

“Pada prinsipnya kita mengundang para pihak yang diminta oleh Dewan penyelamat 390 honorer K-2. Misalnya orang yang kita panggil tidak hadir dengan alasan teknis, kita tetap lakukan hearing,” kata Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB yang dikonfirmasi hasil Banmusnya, Jumat, 16 September 2016.

Tuntutan para pengunjuk rasa untuk menghentikan proses penyidikan kasus K-2 oleh Polda, dikatakan Yuliadin, tidak bisa dilakukan. Karena itu bagian dari mengintervensi lembaga hukum terhadap proses hukum yang sedang berjalan. “Justru kita minta kepada Kapolda yang sedang melakukan penyidikan untuk profesional. Jangan sampai ada pesan sponsor dalam penyidikan, sehingga tidak merugikan siapapun,” ungkapnya.

Kendati demikian, Yuliadin mengatakan, tugas pihaknya mengawasi jalannya roda pemerintahan di daerah sekaligus menerima aspirasi dari masyarakat. “Kita sampaikan sesuai rel (aturan) yang ada. Kita tidak bisa serta merta meminta menghentikan proses hukum. Tapi kalau itu (mencabut SK tim verifikasi), itu sah – sah saja. Kita sampaikan kepada Bupati sesuai tuntutan mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, massa yang terdiri dari Dewan penyelamat 390 honorer K-2 yang telah diangkat menjadi CPNS di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Dompu. Massa menuntut agar SK tim verifikasi K2 yang melahirkan rekomendasi dan menjadi pegangan penyidik kepolisian menyelidiki kasus K2 dicabut, karena dinilai cacat hukum. Kewenangan memverifikasi honorer K-2 merupakan kewenangan BKN pusat sesuai pasal 4 PP 56 tahun 2012.

Namun Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Priyo Santoso, SIK menegaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengangkatan honorer K-2 menjadi CPNS dilakukan secara prosedural dan profesional. Kasus yang awalnya ditangani Polres, saat ini telah diambil alih oleh Polda NTB. Kendati demikian, pihaknya siap menghadiri hearing di Dewan bila diundang dan diizinkan pimpinan. (ula)