DPRD Sumbawa Tolak Merger BPR NTB, Bupati Belum Bersikap

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa belum mengambil sikap menolak atau menerima rencana merger Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Meski DPRD Sumbawa telah dengan tegas menolak merger dimaksud dengan alasan tak pernah ada sosialisasi dan penjelasan apapun dari Provinsi. Apalagi mengingat BPR Sumbawa sangat sehat.

“Saya melihat dari sisi kita. PD BPR Sumbawa, begitu luar biasa kontribusinya bagi Sumbawa. Cukup besar, bahkan posisi kita (BPR Sumbawa), sangat bagus bila dibandingkan BPR Kabupaten lainnya di NTB. Lalu kita diajak merger karena ada Perda. Tanpa ada penjelasan atau sosialisasi kepada kita. Jadi, kita tidak dalam kapasitas menerima atau menolak,” terang Bupati Sumbawa, H. M Husni Djibril, B.Sc.

Iklan

Pihaknya menginginkan agar Provinsi memberikan penjelasan terlebih dahulu alasan dilakukan merger. Sebab DPRD Sumbawa juga sedang memprotes rencana merger tanpa penjelasan ini. Bahkan DPRD sampai bersurat ke OJK.

“Bukannya DPRD tidak menghargai saya Bupati, tetapi ada ketersinggungan. DPRD malah mencurigai kita tandatangan. Makanya kita minta Karo Ekonomi Setda Pemprov untuk mengajak bicara Kabupaten terlebih dahulu sebelum dilakukan finalisasi. Berikan kami penjelasan. Sebab dengan kondisi ini tidak tau apa yang harus kita terima atau kita tolak. Rencana merger ini arahnya mau dibawa kemana,” cetus Bupati.

Memang sebelumnya, beberapa sahabatnya anggota DPRD NTB, pernah datang meminta pendapatnya namun soal Perda. Dulunya H. Husni menyarankan, agar menolak BPR NTB. Sebab ada Bank NTB yang pemilik sahamnya sama sama dari pemerintah daerah. Sementara Bank NTB mau dikonversi ke Bank Syariah, ini malah BPR NTB mau dimerger untuk menjadi Bank Umum.

“Inilah yang mesti disosialisaiskan terlebih dahulu. Saya tanya ke Sekda dan SKPD terkait, juga tidak pernah mendapatkan sosilaisasi soal rencana merger ini,”tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Sumbawa, Budi Suryata S.P, telah dengan tegas menolak rencana merger. Konsisten sesuai surat yang disampaikan ke Gubernur NTB. Sebab proses merger dinilainya menyalahi prosedur. Sederhananya saja, komunikasi dan koordinasi tidak pernah dilakukan pemerintah provinsi soal merger ini.

“Minimal Pemprov mendengarkan kita dulu. Jangan ujuk – ujuk merger. Sementara BPR kita di Sumbawa paling sehat. Komisi II DPRD Sumbawa pun telah melakukan kajian teknis dan rekomendasnya tegas menolak merger tersebut,”pungkasnya. (arn)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional