DPRD Soroti Mutasi Tiga Pejabat yang Dinilai Cacat Hukum

????????????????????????????????????

Dompu (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH menilai mutasi tiga pejabat struktural beberapa waktu lalu cacat hukum karena dinilai melanggar PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Mutasi itu pun tidak mencerminkan peningkatan kualitas kerja aparatur sipil negara, karena tidak sesuai keahlian yang dimiliki.

“Sesuai amanat PP 18 tentang perangkat daerah, sebelum ada Perda, belum diperbolehkan mutasi. Kaena di Perda OPD akan mengubah struktur OPD yang ada,” tegas Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH kepada wartawan di kantornya, Kamis, 15 September 2016.

Iklan

Ia mempertanyakan, sikap Bupati yang justru terkesan ngotot memutasi  pejabat ini yaitu Hj Iris Juwita, SKM, MMKes dari Sekretaris Dinas Kesehatan menjadi Sekretaris Dinas PPKAD. Penggantinya, Ir Zaenal Arifin dari sekretaris Dinas PPKAD menjadi sekretaris Dinas Kesehatan. Berikutnya, M Amin, S.Sos dari Kepala Bagian Umum Setda Dompu menjadi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditinggal pensiun H. Jauhari, S.Sos tahun 2015 lalu.

Penempatan para pejabat ini, dinilai Sirajuddin, juga bertentangan dengan keahlian yang dimiliki. Seperti tenaga kesehatan justru diminta mengurus administrasi di bendahara daerah dan administrator mengurus kesehatan. Sehingga salah satu fungsi mutasi untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara tidak tercapai, akibat penempatan yang tidak sesuai keahlian. “Saya minta ini dievaluasi kembali. Menurut saya, ini cacat hukum,” sesalnya.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH yang dihubungi terkait hal ini, menampik tudingan adanya pelanggaran hukum dalam proses mutasi yang dilakukan Bupati beberapa waktu lalu. Dalam PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, tidak mengatur soal bisa tidaknya kepala daerah mutasi. Pengaturan mutasi pejabat diatur dalam undang – undang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yaitu 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan dan 6 bulan setelah dilantik. “Enam bulan setelah pelantikan bertepatan 17 Agustus 2016 lalu,” katanya.

Terhadap instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pembentukan Perda OPD sesuai PP 18 tahun 2016, kata Abdul Sahid, juga memberikan ruang kepada kepala daerah untuk mutasi. Walaupun disarankan agar pengisian jabatan struktural dilakukan serentak setelah Perda OPD yang baru terbentuk, karena menjadi rujukan dalam penyusunan APBD 2017. “Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, instruksi Menteri tidak bisa mengalahkan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi,” katanya. (ula)