DPRD Pertanyakan Tindak Lanjut Temuan Kerugian Negara di Proyek Mangkrak

Kondisi proyek dermaga Senggigi yang mangkrak. Dermaga ini diubah menjadi tempat swafoto. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) — DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut pengembalian kerugian negara Rp1,4 miliar yang timbul pada proyek dermaga Senggigi yang mangkrak. Alih-alih menyelesaikan persoalan temuan ini, Pemda Lobar justru disibukkan dengan upaya hukum yakni banding terhadap putusan sengketa proyek yang mengalahkan Pemda. Pihak Pemda disarankan tidak melakukan upaya itu, karena dinilai akan sia-sia.  Lebih baik Pemda fokus melanjutkan pembangunan proyek dermaga yang mangkrak tersebut.

“Waktu selesai putusan PN kita sudah berikan semacam saran hukum untuk tidak melanjutkan itu (banding, red). Karena kita menganggap hal itu sia-sia,” terang Kuasa Hukum Pemkab Lobar, Mashuri yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu, 28 April 2021.

Iklan

Diakuinya pihaknya belum mendapat informasi dari Pemkab terkait rencana banding itu. Jika dibutuhkan lagi jasanya pihaknya tetap siap. Namun kembali lagi pihaknya menyarankan untuk tidak menempuh itu. Ia pun menjelaskan alasannya, pada pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Arbitrase sudah jelas menerangkan. Bahwa terhadap putusan PN yang membatalkan putusan Arbitrase masih ada upaya hukum banding. “Bahasanya itu (di sana) yang membatalkan putusan Arbitrase baru ada upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau putusan PN itu menolak permohonan pembatalan itu, maka tidak ada upaya hukum lagi,” paparnya.

Hal itu yang menjadi alasan pihaknya menyarankan Pemkab untuk tidak menempuh upaya hukum lagi, karena putusan arbitrase itu tetap berjalan dan tak dibatalkan. Karena ia mengungkapkan pernah ada kasusnya serupa dan tidak diterima Mahkamah Agung bandingnya. Bahkan secara perspektif hukum sudah tak ada lagi upaya hukum baru untuk itu. “Tidak ada, itu sudah akhir putusannya. Kecuali kemarin gugatan pembatalan putusan BANI dikabulkan PN baru bisa banding, itupun bandingnya dilakukan oleh pihak penggugat (kontraktor, red) bukan kita,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemkab Lobar memang sempat mengutarakan niatnya menempuh banding kepada Mahkamah Agung (MA). Namun Pemkab Lobar masih mempelajari putusan PN Mataram. Karena masih ada waktu sekitar satu bulan sejak putusan  PN Mataram itu keluar untuk banding.  “Kita masih pelajari kita akan banding,” ungkap Asisten II Setda Lobar, Rusditah belum lama ini.

Ia pun tak membantah kini Aparat Penegak Hukum (APH) tengah mengusut dugaan kerugian negara atas spek dermaga dengan pembayaran yang dilakukan Pemkab Lobar. Hal itu, yang mengakibatkan adanya gugatan pihak kontraktor ke BANI. Sebab pengakuan kontraktor jika progres pengerjaan yang sudah dilakukan pihaknya sudah mencapai 80 persen. Sedangkan menurut Pemkab Lobar progres penyelesaian baru 60 persen, sehingga hasil BANI memutuskan 70 persen.

Disinggung saran DPRD Lobar untuk lebih baik menerima putusan itu dari pada terus berpolemik demi penyelesaian dermaga, Rusditah mengatakan pihaknya tetap menerima saran itu. Hanya saja pihaknya juga harus tahu keputusan PN itu.

Sementara Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mempertanyakan kerugian negara Rp 1,4 miliar sesuai hasil LHP BPK atas dermaga itu. “Karena Pemkab berkewajiban menyelesaikan kerugian negara itu,” tegasnya.

Terlebih sudah ada keputusan hukum (BANI) untuk dilaksanakan. Agar di tahun  depannya tak ada lagi temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK atas dermaga itu, karena tak kunjung selesai.“Makanya saya berulang kali mengatakan ayo sudah fokus selesaikan masalah dermaga Senggigi ini, ndak udah lakukan banding dan sebagainya, karena kemungkinannya akan kalah. Dari pada menghabiskan waktu energi yang sia-sia, mending lebih bagus fokus menyelesaikan masalah ini (dermaga),” tegasnya.

Menurutnya lebih baik diselesaikan, dari pada menimbulkan kesan di masa akhir pemerintahan bupati justru meninggalkan permasalahan. Disebabkan ada program pembangunan yang tak terselesaikan hingga masa akhir masa jabatannya.

Menurutnya TAPD tinggal mengusulkan penyelesaian dermaga itu pada APBD 2022. Terlebih di tahun itu event MotoGP sudah akan dilangsungkan di Mandalika. Sebab pihaknya ingin pariwisata Lobar bangkit kembali seiring event internasional itu berjalan.“Jadi jangan sampai wisatawan ke Senggigi lihat dermaga itu seperti itu (mangkrak), merusak citra lah. Pariwisata Senggigi itu ikon Lobar dan bahkan dulu jadi ikon NTB,”  ujar politisi Gerindra itu. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional