DPRD NTB Sosialisasikan Perda Larangan Pernikahan Anak

TGH. Mahalli Fikri. (Suara NTB/ist).

Mataram (Suara NTB) – Para anggota DPRD Provinsi NTB tengah turun ke dapil masing-masing untuk melaksanakan fungsi legislasinya, yakni mensosialisasikan sejumlah produk Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD yang ditetapkan masa sidang tahun 2021 ini.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, TGH. Mahalli Fikri, SH mensosialisasikan sejumlah Perda inisiatif DPRD, salah satunya yakni Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Iklan

Menurut Mahalli, perda tersebut harus disosialisasikan supaya sampai kepada masyarakat untuk diketahui dan dipahami dengan baik. Sehingga Perda tersebut bisa efektif berlaku di tengah masyarakat.

“Selain sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. Perda ini harus disampaikan kepada masyarakat untuk dapat diketahui sekaligus dilaksanakan sebagai aturan yang berlaku dan mengikat bagi seluruh masyarakat NTB,” katanya.

Disampaikan Mahalli, lahirnya Perda pencegahan perkawinan anak itu lantaran tingginya angka pernikahan dini di wilayah Provinsi NTB. Hal itu kemudian menimbulkan persoalan lainnya mulai dari kesehatan, dan sosial ekonomi. Salah satunya yakni menjadi penyebab tingginya angka perceraian.

“Karena banyaknya anak-anak kita yang menikah di bawah umur, secara ilmu kesehatan, anak yang berusia 17 tahun ke bawah dianggap belum memiliki kesiapan untuk menjadi seorang ibu, baik secara jasmani maupun psikologinya. Sehingga diaturlah oleh Pemerintah dalam bentuk Perda untuk membatasi usia minimal pernikahan bagi anak perempuan menjadi usia 19 tahun,” paparnya.

Menurutnya kasus perkawinan anak itu sangat dekat dan kerap menjadi permasalahan di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Karena itu lahirnya Perda pencegahan perkawinan anak itu semata-mata untuk melindungi para generasi muda dari kasus pernikahan dini.

“Sehingga sangat perlu dilahirkan peraturan dengan tetap melihat dan memperhatikan kearifan lokal dalam tatanan hidup masyarakat kita,” jelasnya.

Ketua DPD partai Demokrat NTB itu berharap lewat sosialisasi itu masyarakat dapat mempelajari, memahami dengan benar isi perda tersebut, sehingga dapat meneruskan untuk disampaikan kepada masyarakat lainnya untuk jadi pedoman dan dilaksanakan bersama-sama. (ndi)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional