DPRD NTB Rancang Payung Hukum Jamin Peningkatan Derajat Kesehatan

Giri Menang (suarantb.com) – Tidak dapat dipungkiri, derajat kesehatan masyarakat NTB masih cukup memprihatinkan. Sehingga tidak mengherankan jika posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Karena salah satu indikator pengukur IPM adalah bidang kesehatan.

Hal itu membuat DPRD NTB berupaya mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan memberikan jaminan hukum lewat peraturan daerah. Untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan maksimal dalam bidang kesehatan.

Iklan

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi V DPRD NTB, Lalu Pattimura Farhan, M.HI saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) tiga buah Raperda inisiatif DPRD NTB, Kamis, 10 November 2016.

“Bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sehat secara menyeluruh. Dan dewan menganggap penting lahir payung hukum untuk menjamin, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara perorangan sangat mahal. Sementara kondisi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah mahalnya biaya pelayanan. Sehingga membuat orang takut sakit, karena biayanya sama mahalnya dengan sekolah ke luar negeri,” ujarnya.

Ia menyatakan, meskipun IPM NTB tahun lalu mengalami peningkatan, namun tetap masih diposisi bawah. Dan IPM NTB akan tetap berada di urutan bawah jika kesehatan masyarakat tidak diperhatikan. Sebab, dari 14 indikator IPM, NTB masih termasuk kategori lemah, yakni pada posisi 42 poin dari 62 poin yang seharusnya.

“Nah dewan melahirkan perda ini karena kondisi riil kesehatan masyarakat kita yang mutu dan kualitasnya masih sangat rendah,” katanya.

Selain lemahnya sisi pelayanan, ketersediaan tenaga medis juga masih dirasakan sangat kurang, terutama di daerah-daerah terpencil. Sehingga melalui Raperda itu juga, diharapkan penyebaran tenaga kesehatan bisa lebih merata. Agar semua daerah dapat terjangkau.

  Tiga Anggota Fraksi PDI-P Tetap Ikut Kunker Luar Negeri

“Karena belum merata, sehingga didaerah-daerah terpencil bahkan tidak ada dokter. Jika pun ada dokter, tetapi daerahnya sangat luas, sehingga banyak yang melahirkan di kendaraan saking jauhnya puskesmas. Misalnya seperti di Kecamatan Sekotong dan daerah lainnya. Begitu juga dengan ketersediaan farmasi,” kata Pattimura.

Politisi PKS ini mengatakan perda tersebut penting bagi masyarakat, karena tidak sedikit masyarakat NTB yang menganggap peralatan medis sebagai suatu mukjizat, jika dapat disembuhkan. Padahal kata kesehatan oleh pengobatan medis juga mengandung risiko. Sehingga harapannya, dengan lahirnya perda itu kesadaran masyarakat akan kesehatan lebih meningkat. Sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM NTB di masa mendatang. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here