DPRD NTB Minta ASN Maju Pilkada Segera Mundur

Syrajuddin. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Syrajuddin menyerukan kepada para pejabat ASN Setda Provinsi NTB yang bakal maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada supaya segera mengajukan pengunduran dirinya.

Hal itu dia serukan karena dikhawatirkan pelaksanaan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai ASN akan terganggu dengan proses persiapan yang maju di Pilkada. Karena itu atas nama profesionalisme ia meminta kepada mereka untuk segera mengundurkan diri.

Iklan

“Harus profesional dan mengikuti rambu-rambu aturan. Mereka harus sudah tanggalkan jabatan karena hidup ini pilihan. Kalau sudah memilih di sini, kita harus memilih. Makanya kita harus profesional dalam konteks ini,” ujar Syrajuddin, Selasa, 25 Februari 2020.

Ia mengharapkan peran dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Gubernur supaya juga memberikan teguran kepada jajarannya yang maju dalam Pilkada tersebut. Supaya diingatkan agar tidak saling menganggu kerjanya sebagai ASN dan juga keinginan untuk maju di Pilkada.

“Tidak menunggu pendaftaran baru harus mundur. Peran pejabat pembina kepegawaian yakni Sekda dan Gubernur di sini juga penting untuk hal ini dijadikan perhatian,” katanya.

Sementara itu di tempat terpisah, sejumlah pejabat ASN lingkup Pemprov NTB yang akan maju di Pilkada dikonfirmasi mengaku sudah mengajukan proses pengunduran dirinya. Seperti Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kadiskop UKM) NTB,  H. Lalu Saswadi, menyatakan sudah menyiapkan dokumen pengunduran diri sebagai PNS. Karena maju dalam Pilkada Lombok Tengah (Loteng) menjadi Bakal Calon Bupati lewat jalur independen.

Namun dokumen surat pengunduran diri tersebut akan disampaikan begitu ditetapkan menjadi pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati oleh KPU. “Saya sudah siapkan surat pengunduran diri dari PNS. Begitu ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU, maka dengan otomatis saya mengundurkan diri,” katanya.

Saswadi mengatakan tinggal setahun dia sudah memasuki usia pensiun sebagai PNS. Saat ini, usianya sudah memasuki 59 tahun. Sebenarnya usia pensiun PNS adalah 58 tahun. Namun karena dia pejabat eselon II, usia pensiun menjadi 60 tahun.

Dia akan mundur sebagai PNS ketika sudah ditetapkan menjadi Paslon Kepala Daerah. Saswadi mengungkapkan dirinya sudah diklarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga terlibat politik praktis.

Namun, ia menjelaskan bahwa dalam regulasi disebutkan bahwa PNS dan anggota DPR/DPRD boleh ikut Pilkada. Dengan konsekuensi harus mundur dari PNS atau anggota DPR/DPRD. Mengenai kapan harus mundur, Saswadi mengatakan setelah ditetapkan menjadi Paslon kepala daerah/wakil kepala daerah.

“Kalau kita maju Pilkada, ndak sosialisasikan diri,  ndak baik. Kan begitu. Intinya kita tetap taat pada aturan. Apalagi kita PNS, dianjurkan untuk taat pada aturan yang ada. Kita adalah warga negara yang baik, patuh pada aturan,” ucapnya.

Sejumlah pejabat Pemprov menunjukkan keseriusan maju dalam Pilkada serentak 2020. Mereka adalah Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si yang akan maju menjadi Calon Walikota Mataram. Selly bahkan sudah mengantongi dukungan dari DPP PDI Perjuangan berpasangan dengan TGH. Abdul Manan yang diusung PKS sebagai Calon Wakil Walikota Mataram juga mengaku sedang memproses penguduran dirinya.

Selain itu, ada juga pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Dewi Noviany yang akan maju sebagai Calon Wakil Bupati  di Pilkada Sumbawa. Ia digadang-gadang akan berpasangan dengan calon petahana, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah yang akan maju menjadi Calon Bupati Sumbawa. (ndi)