DPRD NTB Minta Agensi TKI Nakal Ditindak

Mataram (suarantb.com) – Berkaca dari kasus TKW Sri Rabitah, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS Kasdiono meminta agensi-agensi nakal ditindak tegas. Baik agensi yang berada di NTB maupun yang berada di luar negeri. Kasdiono menyatakan perubahan negara penempatan harusnya diberitahukan PPTKIS kepada Disnaker di provinsi dan kabupaten.

Demikian pula tindakan pihak agensi di Qatar yang tidak melaporkan kedatangan dan kepulangan Rabitah ke KBRI Doha Qatar menurutnya tak bisa dibenarkan. “Perubahan penempatan harusnya diberitahukan ke Disnaker provinsi dan kabupaten. Agensi di luar negeri yang menempatkan Rabitah juga tidak melaporkan ke KBRI di Doha. Tolong ditindak tegas agensi yang nakal itu,” tegasnya, Selasa, 21 Maret 2017 di Mataram.

Iklan

Menurut mantan Ketua KONI NTB ini, kasus Rabitah harus dilihat dari dua sisi, yaitu kepulangannya dalam keadaan sakit dan mekanisme penempatan, apakah ada aturan yang dilanggar oleh PPTKIS maupun agensi. “PPTKIS juga harus diminta pertanggungjawaban apakah Rabitah pulang dengan posisi kontraknya sudah selesai atau bermasalah. Kepulangannya dalam kondisi apa? Ini kan ada pemasangan selang di ginjalnya,” ujarnya.

Selain itu, alasan dilakukannya operasi terhadap Rabitah di Qatar juga masih menjadi tanda tanya besar. Terlebih dalam hasil medical check-up yang dilakukan di Jakarta oleh Klinik dan Medical Centre Tihama Medica, Rabitah dinyatakan sehat. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari dr. Faizal D Hasibuan, SpPD tertanggal 9 Juli 2014. “Saya minta ke BP3TKI bagaimana pembenahannnya. Kalau pembenahan di pra keberangkatan, apa yang bisa dilakukan daerah,” katanya.

Terkait perbedaan identitas diri Rabitah dalam dokumen keberangkatan ke Qatar, yang bertuliskan Lobar padahal ia menetap di KLU, Komisi V akan menelusuri. “Rabu besok, kami akan turun ke Lobar atau KLU untuk memastikan sebenarnya ini terjadi pemalsuan atau manipulasi. Kalau Kadisnaker hanya memproses lebih lanjut, jelas KTP itu dikeluarkan oleh Dukcapil. Sekarang jelasnya Rabitah ini tercatat dimana, Lobar atau KLU,” ucapnya.

Sementara rencana pembentukan tim investigasi kasus Rabitah oleh Komisi V DPRD NTB diakui Kasdiono akan dibicarakan kembali dengan pimpinan komisi. “Seluruh data-data informasi ini kami akan laporkan ke pimpinan. Apakah data ini sudah cukup atau masih membutuhkan tim investigasi,” tambahnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here