DPRD NTB Janji Kawal Ketat Serapan APBD 2017

Mataram (Suara NTB) – Komisi I DPRD NTB yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan berkomitmen mengawal lebih ketat penyerapan anggaran oleh eksekutif pada tahun anggaran 2017 mendatang. Hal itu mengingat kinerja penyerapan anggaran pemerintah daerah, khususnya mitra kerja Komisi I, terbilang sangat mengecewakan. Masih sangat jauh dari target yang diharapkan.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPRD NTB, Lalu Wirajaya, SH saat dikonfirmasi suarantb.com. Dikatakan Wiarajaya, bahwa pihaknya dalam evaluasi dan sekaligus rasionalisasi anggaran pada saat pembahasan APBD 2017 menekankan pada progres realisasi anggaran. Pihaknya mendapatkan data realisasi di mitra kerjanya itu masih sangat jauh dari target yang diharapkan.

Iklan

“Contoh di Komisi I, laporan dari mitra kerja kita mereka menyampaikan bahwa secara fisik mereka sudah kerjakan, namun untuk laporan keuangannya masih dalam tahap proses. Sehingga belum masuk dalam catatan. Nah itu yang menjadi bahan rasionalisasi anggaran kita kemarin, kita pertanyakan serapan anggarannya,” ujarnya, Jumat, 9 Desember 2016.

Berdasarkan data dari Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP) Setda NTB, hingga 2 Desember 2016, realisasi keuangan dan fisik APBDP 2016 yang berjumlah Rp 3,95 triliun, baru mencapai 80,06 persen dan 84, 17 persen dari target 88,81 persen dan 92,91 persen. Artinya terdapat deviasi realisasi keuangan dan fisik masing-masing sebesar 8,21 persen dan 8,74 persen dari target yang sudah ditetapkan.

“Makanya kita bilang ini lucu, mereka minta tambahan anggaran tetapi anggaran yang sudah diberikan tidak bisa diesekusi (balanjakan). Dan kita akan lihat nanti kalau benar seperti itu, dan terbukti ini tentu menjadi persoalan. Karena mereka kemarin melaporkan sudah capai target,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Gerindra NTB ini, pihaknya telah berkomitmen pada tahun anggaran 2017 akan lebih ketat untuk mengawasi realisasi anggaran. Sejingga tidak lagi menjadi penyakit akut yang realisasinya menumpuk di akhir tahun. Komisi I juga sudah menegaskan pada mitra kerjanya agar persoalan serapan anggaran itu harus menjadi atensi semua SKPD sehingga tidak kembali molor.

“Kadang APBD murni sampai bulan 10 masih dikerjakan, kan lucu ini, seharusnya sudah selesai di bulan delapan. Makanya mulai tahun anggaran 2017 nanti kita akan lebih ketat, dan sudah ada komitmen dari komisi I khususnya untuk lebih intens turun dalam rangka memenuhi sarapan anggaran ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB juga sempat menyoroti persoalan penyerapan anggaran tersebut. Menurut Fitra NTB serapan anggaran Pemprov NTB masih belum merata dalam setiap triwulannya, karena penumpukan serapan terjadi pada triwulan terakhir. Berdasarkan data dari Fitra NTB, secara umum baik di provinsi maupun kabupaten/kota menujukkan bahwa belanja APBD sekitar 45 persen terserap pada triwulan IV.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH,. M. Si menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2017, pemprov NTB akan mempercepat penyerapan anggaran tersebut. Bahkan pemprov NTB menargetkan pada bulan Maret semua proses lelang sudah diselesaikan. Menurut Amin, pemerintah akan lebih tegas lagi, untuk itu ia akan memberikan target batas waktu. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan instruksi dari Presiden RI, Joko Widodo, supaya lelang dapat diselesaikan pada awal tahun. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here