DPRD NTB Bandingkan Besaran Tunjangan Perumahan dengan Daerah Lain

Mataram (suarantb.com) – Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Wahidin H. M Noer  membandingkan besaran tunjangan perumahan yang diperoleh anggota DPRD NTB dengan anggota DPRD di daerah lain. Menurutnya, daerah seperti Banten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dari NTB, justru besaran tunjangan perumahan yang diperoleh lebih tinggi.

“Di bawah kita PAD nya, mereka (tunjangan) di atas kita. Seperti Banten (PAD) kita lebih tinggi,” kata Wahidin ketika dikonfirmasi suarantb.com, Jumat, 5 Agustus 2016.

Iklan

Dengan perbandingan seperti itu, kata Wahidin maka wajar jika anggota DPRD NTB meminta kenaikan besaran tunjangan perumahan dari Rp 9 juta menjadi Rp 12 juta per bulan. Terlebih, katanya, harga kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan.

“Masih wajar kalau dibandingkan dengan daerah lain, provinsi lain yang sama dengan kita,” ungkapnya.

Menurutnya, harus dilihat berbagai aspek sebelum melakukan penilaian atau memberikan pandangan. Ia mencontohkan, harga baju saja sekarang Rp 400 ribu. “Jangan disamakan terus dengan zaman Belanda menjajah kita. Kita juga, kalau provinsi lain sama dengan kita terus kita mau naikkan kan nggak masuk akal,” tambahnya.

Seperti diketahui, tunjangan perumahan untuk anggota DPRD NTB hampir dipastikan dinaikkan tahun ini dari  Rp 9 juta menjadi Rp 12 juta per bulan. Pihak Sekretariat DPRD NTB juga sudah mengajukan usulan kenaikan tunjangan untuk anggota dewan tersebut dibahas pada APBD perubahan tahun 2016. Beberapa pihak menilai permintaan  kenaikan tunjangan perumahan oleh  DPRD tersebut sebagai wujud tak pekanya anggota dewan terhadap kondisi masyarakat. Ditambah lagi dengan kondisi fiskal daerah dan meningkatnya angka kemisikinan. (ast)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here