DPRD Minta Semua Daerah Lobar Dipasangi PJU

PJU di Lobar akan dikerjasmakan melalui KBPU dengan kebutuhan anggaran Rp70 miliar.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) menghadirkan pihak ketiga untuk ekspose rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk program PJU (Penerang Jalan Umum) yang mencakup 10 kecamatan di Lobar. Dalam pembahasannya, KPBU yang direncanakan akan dilakukan selama 10 tahun butuh dana Rp70 miliar.

Karena butuh anggaran tidak sedikit, pihak DPRD meminta jaminan (garansi) semua daerah di Lobar tereng benderang. Sehingga tidak ada lagi keluhan soal PJU mati.  Mengenai hal tersebut, Dewan memberi masukan yang nantinya dapat dijadikan regulasi dalam kerjasama yang akan dijalin. Karena Dewan menilai dalam kerjasama ini Pemda akan memberikan modal yang tidak sedikit.

Iklan

Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha menyatakan, program tersebut harus benar-benar memiliki dampak. Terutama untuk daerah-daerah yang selama ini dikeluhkan jalannya terlalu gelap. “Kalau sudah jalan, semua lampu (PJU, red) harus terang benderang di malam hari,” tegasnya, Jumat, 16 Oktober 2020.

Masukan lainnya juga terkait dengan perlu adanya semacam jaminan yang jelas. Dan diharapkan, pemenang tender sudah teruji kapasitasnya. “Pemda kan harus bisa berpikir, apa yang bisa didapat dari kerjasama selama 10 tahun dan penyertaan modal yang cukup besar,” papar Wakil Ketua DPRD ini.

Hal penting yang juga dirasa Dewan harus tertuang juga regulasi perjanjian tersebut bahwa pihak rekanan harus bisa lebih banyak mengakomodir tenaga kerja lokal dalam program tersebut. “Kita DPRD akan menyetujui, karena dari gambaran yang diberikan terjadi efisiensi biaya tapi dalam regulasinya supaya pemikiran teman-teman diakomodir supaya tidak merugikan daerah,” pungkasnya.

Sementara itu Asisten III Setdakab Lobar, H. Mahyudin mengatakan kalau KPBU ini merupakan penanaman investasi di bidang PJU. Kemudian sistem pelaksanaan KPBU tersebut akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Saat ini Pemda masih dalam tahap pembahasan rencana program dan meminta persetujuan DPRD terkait hal tersebut. “Setelah memperoleh persetujuan kami akan melakukan penjajakan pasar, dan kalau sudah banyak peminatnya, baru kita akan lakukan lelang,’’ paparnya.

Dalam masa konsensi 10 tahun ini, pemenang tender lah yang akan membiayai total program tersebut. Di mana dalam FS (feasibility study) atau studi yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu program atau pun kerjasama. Pemda merencanakan anggaran program PJU pada KPBU ini pada kisaran angka Rp70 miliar. “Jadi itu nanti untuk pihak yang menang tender, dia akan menanamkan investasi sebesar Rp70 miliar itu,” ujar Mahyudin. Dan sistem pengembalian dana investasi tersebut, akan dilakukan Pemda selama 10 tahun masa konsensi tersebut. Dengan cicilan yang akan dibayarkan per tahun. (her)