DPRD Lotim Soroti Retribusi Parkir

M. Zaini. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang ada di birokrasi Lotim. Salah satunya berupa pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD). Di mana yang disorot Dewan yaitu berupa penarikan retribusi parkir yang masih lemah khususnya dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim.

Ketua DPRD Lotim, Murnan, S.Pd, menyampaikan sumber PAD dari sisi pendapatan retribusi parkir khususnya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) paling rendah di antara retribusi yang lain. Selama ini, capaian tertinggi 50 persen, belum indikator kinerja dari pejabat di Dishub yang apabila diberi nilai 4 sampai 5. “Target retribusi parkir masih rendah dan tidak sebanding dengan presentase potensi parkir di Kabupaten Lotim,” terang Murnan, Rabu, 15 Juli 2020.

Iklan

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lotim, Drs. M. Zaini, mengatakan penarikan retribusi parkir tetap jalan. Namun tidak bisa dibayangkan bahwa hasil retribusi itu akan diberikan 100 persen karena Dishub hanya menerima 25 persen dari juru parkir. Termasuk jangan melihat jumlah kendaraan di Lotim, begitu pula jumlah yang harus parkir.

Penarikan retribusi parkir, menurut Zaini, dapat dimaksimalkan parkir yang dikelola oleh Bapenda di dalam pasar jika ditangani oleh Dishub, barulah dapat diharapkan tercapainya retribusi parkir yang besar. Adapun titik parkir yang dikelolah oleh Dishub sampai saat ini sekitar 190 titik parkir namun belum berjalan efektif. “Target kita memang Rp600 juta lebih. Namun pandemi Covid-19 semua terkendala. Namun untuk saat ini penarikan retribusi sudah mencapai Rp100 juta lebih,” terangnya.

Hal terpenting yang menjadi atensi saat ini bagaimana menghindari terjadinya kebocoran-kebocoran parkir dengan memanfaatkan potensi-potensi parkir, baik parkir khusus maupun parkir tepi jalan. Untuk mendongkrak PAD dari parkir, Dishub selalu melakukan uji petik. Untuk menghindari terjadinya parkir liar dan kebocoran retribusi parkir, Zaini mengungkapkan bahwa secara administrasi terlebih dahulu harus memenuhi atribut dan legalitas dari juru parkir. “Kita juga mau menambah parkir khusus dari Puskesmas dan pelayanan di kantor Camat. Namun belum ada jawaban,” ujarnya. (yon)

  Pengangkatan Belum Jelas, Anggaran Gaji P3K Loteng dan Lobar Terancam Tak Bisa Dieksekusi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here