DPRD Loteng Setujui Rp 217 Miliar untuk Pembangunan Kantor Bupati Loteng

Praya (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyetujui rencana pembangunan Kantor Bupati Loteng yang baru. Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan terkait penyiapan anggaran pembangunan Kantor Bupati Loteng baru antara pemerintah daerah dengan DPRD Loteng, pada rapat paripurna DPRD Loteng, Selasa, 1 November 2016.

Pembangunan fisik gedung baru itu sendiri direncanakan dalam selama dua tahun. Mulai tahun 2017 hingga 2018 mendatang. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 217 miliar lebih. Anggaran akan dikucurkan menggunakan pola tahun jamak empat tahun berturut-turut hingga tahun 2020 mendatang.

Iklan

Rinciannya, alokasi anggaran masing-masing sebesar Rp 50 miliar selama tiga tahun awal. Sisanya sebesar Rp 67 miliar baru akan dialokasikan pada tahun keempat.

“Terkait penyiapan anggaran pembangunan karena menggunakan pola tahun jamaknya tidak menggunakan peraturan daerah (perda) sebagai regulasinya. Tetapi dengan kesepakatan bersama, antara pemerintah daerah dengan DPRD,” sebut Ketua Pansus DPRD Loteng, Suhaimi, S.H.

Meski demikian, untuk besaran alokasi anggaran yang disiapkan tiap tahunnya bisa saja ditinjau ulang. Jika dalam proses pembangunananya terjadi perubahan moneter yang signifikan. Sehingga menyebabkan kenaikan harga barang dan material yang mencolok.

Adapun untuk lokasi pembangunan gedung baru tersebut, Dewan berharap pemerintah daerah bisa mencarikan lokasi lain. Dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran. Salah satunya, di lahan eks PTP Puyung Kecamatan Jonggat. Tapi karena itu lahan milik pemerintah provinsi, Pemkab Loteng diharapkan bisa melakukan pendekatan. Supaya bisa memperoleh izin pemanfaatan lahan tersebut dari pemerintah provinsi.

Dan, dalam hal ini, DPRD Loteng, lanjut Suhaimi, siap membantu jika memang dibutuhkan. Dengan begitu, bangunan gedung kantor Bupati yang ada sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah lainnya.

Selain itu, tambah Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini, dalam hal penentuan rekanan pembangunan gedung baru tersebut, pemerintah daerah harus selektif. Dengan menunjuk rekanan yang kredibel dan memiliki kemampuan memadai. Sehingga kualitas pekerjaan bisa benar-benar terjadi.

“Dewan nantinya secara berkala juga akan terus memantau perkembangan pembangunan gedung tersebut,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.Ip., mengaku kalau pembangunan gedung kantor  Bupati Loteng yang baru menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah daerah saat ini. Guna mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mengingat kondisi gedung yang ada sekarang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut.

Pihaknya berharap pembangunan gedung baru tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai rencana yang ada. Seluruh lapisan masyarakat juga memberi dukungan penuh terhadap pembangunan gedung baru tersebut. Karena itu semua juga demi kepentingan masyarakat luas.

“Jadi dengan gedung baru ini nantinya, kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah bisa lebih baik lagi,” tandas mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)