DPRD Loteng Minta Perbup Pilkades Direvisi

Praya (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menemukan banyak keracuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) NoMOR 17 tahun 2016, terkait aturan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades). Bahkan, ada beberapa aturan dalam perbup yang ternyata tidak sesuai atau menyimpang dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor  1 tahun 2016, tentang pemerintahan desa.

“Kita minta perbup ini direvisi. Karena sudah banyak laporan dari desa-desa yang akan menggelar pilkades. Bahwa aturan dalam perbup tersebut banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya, yakni Perda Nomor 1 tahun 2016,” ujar Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB Usai menerima pengaduan sejumlah calon kepala desa (kades), , Senin (15/8/2016).

Iklan

Dicontohkannya, salah satu keracuan yang terjadi yakni prihal persyaratan dukungan calon kades. Di mana calon kades diharusnya menyerahkan syarat dukungan minimal 10 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir di desa setempat. Dibuktikan dengan salinan kartu kependudukan berupa E-KTP pendukungnya. Sementara pada aturan di atasnya, syarat salinan pendukung calon kades tidak mesti harus E-KTP. Tetapi bisa juga menggunakan kartu tanda kependudukan lainnya, seperti surat domisili atau tanda kependudukan lainnya. “Akibat dari adanya aturan dari Perbup tersebut, banyak desa-desa yang calon kadesnya tidak bisa memenuhi syarat dukungan minimal. Karena jumlah penduduk di desa yang sudah memiliki E-KTP ternyata terbatas,” terangnya.

Hal lain, lanjutnya, yakni perihal syarat pendidikan. Di mana di perbup calon kades wajib menyerahkan salinan ijazah terakhir yang sudah dilegalisir ditambah ijazah pendidikan dua jenjang ke bawahnya. Namun, kalau kemudian calon kades hanya tamatan SMP. Maka calon kades bersangkutan harus menyertakan pula salinan ijazah SD dan Taman Kanak-kanak (TK)-nya.

Di satu sisi tidak semua calon kades sudah penah menempuh pendidikan TK. Bahkan mungkin tidak ada calon yang memiliki ijazah TK. “Dengan banyak aturan yang rancu dalam perbup pilkades tersebut, kita mendukung dalam menyusun perbup tersebut pemerintah daerah tidak berpedoman pada perda yang sudah ada,” imbuh Ketua KNPI Loteng ini. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here