DPRD Lobar Tolak Pemangkasan ADD

Hendra Hariyanto (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) menolak rencana Pemda memangkas Alokasi Dana Desa (ADD) dengan alasan menutupi defisit anggaran belanja pada APBD Perubahan ini. Justru pihak dewan meminta agar Pemda mensiasatinya tanpa memangkas ADD, melainkan mengurangi proyek fisik. Pemda disorot terlalu banyak mengerjakan proyek fisik di tengah kondisi pandemi. Di mana masyarakat butuh bantuan untuk mengurangi beban dampak Covid-19.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lobar Hendra Hariyanto mengapresiasi semangat Pemda Lobar membangun fisik. Hanya saja, menurutnya waktunya kurang tepat di tengah situasi dan kondisi pandemi ini. Apalagi jumlah paket proyek yang dilelang dari 75 paket sudah selesai lelang 68 paket dengan nilai Rp114 miliar, sedangkan yang dibatalkan hanya 7 paket. Itupun kebanyakan dari dana DBHCHT. “Perlu Pemda melihat kondisi dampak pandemi, Lobar sudah masuk zona merah. Kami berharap Pemda lebih jeli dalam kebijakan program fisik ini,” jelas politisi PKB ini, Senin, 26 Juli 2021.

Iklan

Dalam hal ini, ujarnya, kebijakan pemda harus berimbang dengan kebijakan pusat, dimana pusat memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dan BLT.

Meski demikian, diakuinya, program fisik ini berdampak kepada masyarakat, hanya saja melihat dampak langsung ke masyarakat kurang begitu besar. Apalagi kata dia, Pemda mau memangkas ADD sebesar Rp2 miliar. Hal ini lagi-lagi, tidak tepat dilakukan oleh Pemda. Di sini Pemda harus berpihak ke desa,  karena kalau ADD dipangkas maka berdampak ke desa. Apalagi ADD ini menjadi sumber pembiayaan gaji, penghasilan tetap (siltap) dan honor perangkat. “Kami menyarankan untuk Pemda mengurangi proyek fisik yang tak prioritas, ini yang dialihkan ke desa. Jangan pangkas ADD”ujarnya.

Kalau dibandingkan dampak proyek fisik dikurangi dengan ADD dipangkas, ujarnya, tentu lebih besar dampaknya jika ADD dipangkas. Karena kalau bicara ADD menyasar 1.800-2000 perangkat desa se Lobar. Sedangkan proyek tidak seberapa warga yang terdampak pada pelaksanaan pembangunan proyek itu. Hal ini akan menjadi bahan pembahasan DPRD pada pembahasan APBD perubahan nanti. Ia akan mendorong Pemda agar programnya pro terhadap rakyat.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lobar, Kartono Haryoto mengatakan progres lelang proyek sudah selesai. “Sudah selesai semua lelang proyek, tinggal dua masa sanggah. Dari 75 paket proyek, 68 paket sudah selesai. Sedangkan 7 paket lelang dibatalkan,” imbuhnya.

Disebutkan, total dana 68 Paket proyek itu sebesar Rp114 miliar, dari total pagu 75 paket proyek sebesar Rp 125 miliar. Sehingga nilai sekitar tujuh Paket senilai Rp9 miliar. “Yang batal itu karena refocusing dan pengalihan anggaran,”ujarnya.  (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional