DPRD Lobar Dukung Pelaku Usaha Senggigi Rayakan Tahun Baru

Sekretaris Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) -Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) tak setuju akan rencana Pemkab Lobar melarang perayaan pergantian malam tahun baru 2021. Karena akan sangat berdampak bagi para pengusaha di kawasan wisata termasuk Senggigi. Dewan mendukung pelaku usaha di kawasan itu untuk merayakan tahun baru.

“Kalau hiburan malam ini ditutup saat tahun baru, pendapat saya tidak setuju. Buka saja, tapi tetap dengan protokol covid-19,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris yang dikonfirmasi, Selasa, 15 Desember 2020. Meski tak terelakkan pada perayaan tahun baru akan berpotensi menimbulkan kerumunan. Namun hal itu bisa diawasi oleh pihak keamanan untuk penerapan penegakan Perda NTB Nomor 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. “Kalau ada yang melanggar protokol covid nanti di situ peran-peran aparat penegak perda,” ujarnya.

Iklan

Ia membandingkan dengan kerumunan yang ada di pusat perbelanjaan. Bahkan ketika malam minggu, pusat berbelanjaan ramai didatangi. Sehingga mempertanyakan apa bedanya dengan perayaan tahun baru yang digelar pengusaha. “Apa bedanya. Itu juga kan bisa menimbulkan klaster baru. Kalau malam pergantian tahun baru di tengah pandemi ini tetap mengunakan protokol covid,” jelasnya.

Menurutnya, Pemkab Lobar perlu mengkaji lebih matang kembali rencana pelarangan itu. Pasalnya, di tengah Dinas Pariwisata mempromosikan datang kembali ke Senggigi. Namun dengan adanya pelarangan kemeriahan di tempat hiburan saat tahun baru, justru membuat binggung pengunjung yang datang.

Padahal Lobar sudah memperoleh dana stimulan dampak pandemi dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi hotel dan restoran yang besarnya mencapai Rp 13,59 miliar. Malam tahun baru diharapkan bisa menjadi sumber pemasukan bagi para pengusaha hiburan di tengah pandemi.“Bagaimanapun mereka punya karyawan yang punya anak istri. Coba bayangkan sampai hari ini hampir 150 orang yang di PHK, 1.200 yang dirumahkan. Kalau kita hitung berapa keluarga yang mencari makan di sana,” jelasnya.

Menurutnya, perlu ada pertimbangan yang matang dari berbagai sisi akibat pelarangan itu. Ia menyarankan agar lebih baik Pemkab Lobar mengeluarkan imbauan daripada larangan.“Imbauan saja. Tapi jangan yang berkerumbun seperti buat acara di lapangan kemudian membuat kerumunan,” pungkasnya.(her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional