DPRD Lobar Dorong Saham 10 Persen di PT Indotan Dipansuskan

Indra Jaya Usman. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan saham 10 persen Pemda Lombok Barat di PT Indotan terus menggelinding di DPRD. Saham tidak jelas ini pun dipertanyakan dalam Rapat antara badan anggaran dengan eksekutif. Untuk memperjelas duduk persoalan saham ini, pihak DPRD Lobar mendorong agar perlu dibentuk panitia khusus (pansus).

Hal ini disuarakan oleh anggota DPRD dari Fraksi PKS dan Demokrat. Seperti ditegaskan Politisi Demokrat, Indra Jaya Usman pansus perlu dibentuk untuk pendalaman lagi terkait duduk masalah dari saham 10 persen Pemda di PT Indotan. “Banyak hal ya (yang perlu diperjelas), bukan hanya asal usul posisinya di dalam neraca, tapi juga terkait hubungan kerjasama pemerintah dengan swasta ini,” tegasnya, Selasa, 29 Juni 2021.

Iklan

Menurut ketua Demokrat Lobar ini, tidak sesederhana minta fatwa BPK apakah saham ini keluarkan atau dipertahankan sebagai aset Pemda. Karena Pemda sendiri memasukkannya ke dalam kekayaan daerah yang dipisahkan. Tetapi di satu sisi Pemda nimbrung langsung, sebagaimana mekanisme pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Hal senada ditegaskan anggota DPRD Lobar fraksi PKS, Abu Bakar Abdullah. Ia mendorong perlu dibentuk pansus untuk memperjelas saham 10 persen itu. “Soal saham Lobar 10 persen di PT. Indotan itu, perlu dewan bentuk pansus supaya jelas barang ini,” tegasnya.

Diisamping mencari bagiamana solusi untuk menyelesaikan masalah saham yang telah lama terkatung-katung tanpa kejelasan. Karena Saham itu hanya di atas keras saja dan selalu tercantum di APBD, akan tetapi tidak ada uangnya. Bahkan tidak pernah ada dividen ke Pemda. “Selama Indotan ini, di Laporan APBD ada saham Pemda 10 persen. Tapi tidak setor dividen,” tegas Anggota DPRD dapil Sekotong Lembar ini. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional