DPRD KSB Minta Pemerintah Evaluasi Perda Sumber PAD

Taliwang (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta kepada pemerintah setempat agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi Sumber Pendapatan Daerah (PAD).

Permintaan ini dilontarkan oleh DPRD KSB mengingat dalam beberapa tahun terakhir pergerakan kenaikan target PAD oleh daerah dinilai kurang signifikan. “Saya kira perlu juga dilakukan evaluasi terhadap perda-perda yang menjadi payung hukum kita memperoleh PAD,” terang ketua DPRD KSB, Muhammad Natsir, ST.

Iklan

Menurut dia, melihat banyaknya regulasi untuk menarik pendapatan daerah yang telah dibuat hingga saat ini seharusnya peningkatan PAD bergerak naik. Namun faktanya, alih-alih terus bertambah target PAD tahun ini justru masih mengalami stagnasi.

“Saya kurang hapal berapa jumlahnya Perda yang sudah kita buat untuk menarik PAD. Tapi yang jelas kalau dihubungkan dengan realisasinya ya perlu dievaluasi semua itu,” timpalnya.

Ia mengatakan, evaluasi terhadap Perda-Perda itu untuk melihat tingkat efektivitas penerapannya selama ini. Mencari sebabnya apakah ada kelemahan dalam regulasinya atau justru pada penerapannya. “Kalau misalnya Perdanya ada yang kurang diatur, ya direvisi. Tapi kalau penerapannya, kan tingga didorong supaya tingkat serapannya lebih baik lagi,” urai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sementara itu, Kabag Hukum Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Arifin Fatahullah, MH yang dikonfirmasi terkait permintaan DPRD itu mengakui hal itu memang perlu dilakukan. Tidak saja terhadap Perda yang menjadi payung hukum untuk menarik PAD tetapi regulasi lainnya yang selama ini sudah dibuat pemerintah.

“Memang perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap aturan yang sudah kita buat untuk melihat tingkat efektivitas penerapannya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebenarnya terkait evaluasi Perda tersebut pemerintah telah mewacanakannya. Hanya saja sejauh ini hal belum diprogramkan dalam agenda. “Pak Asisten II sudah mencetuskannya. Tapi memang belum kita lakukan sekarang. Jadi kalau mau lebih jelas coba tanya pak Asisten apakah jadi atau tidak. Yang jelas kami di bagian hukum ini siap melaksanakannya kalau jadi,” paparnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, evaluasi Perda memang menjadi satu kebutuhan untuk dilaksanakan. Evaluasi bertujuan guna menyelaraskan Perda dengan ketentuan yang lebih tinggi. “Aturan sekarang banyak berubah di tingkat pusat. Jadi untuk menyesuaikan aturan kita dengan yang di atas perlu memang dilakukan evaluasi secara berkala juga,” imbuhnya. (bug)