DPRD KLU Khawatirkan PHK Massal

Tanjung (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup cemas dengan potensi “PHK” massal yang akan diterima para pekerja honorer, seiring proses asesmen yang sudah dilalui. Betapa tidak, proses asesmen dianggap misorientasi, karena terminologi, perlakuan tes dan evaluasi pola itu umumnya disematkan kepada pejabat yang memiliki eselon. Bahkan sejak awal menggelindingnya tes, Dewan juga mengendus adanya ketidaklaziman.

“Kami di Komisi I akan menunggu hasil tes hasil asesmen tenaga kontrak. Komitmen yang pernah didiskusikan dan disampaikan dewan di depan sidang paripurna sepertinya tidak mendapat tanggapan serius pemerintah, terbukti tetap dilaksanakannya tes yang soalnya serta sebutannya cukup angker,” kata Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Sabtu, 18 Maret 2017.

Iklan

Namun demikian, sambungnya, Komisi I tetap berpikir positif sampai adanya pengumuman hasil tes. Beberapa tenaga kontrak baru di tiap SKPD menjadi sorotan publik, hingga muncul kekhawatiran akan adanya perumahan tenaga kontrak dalam jumlah massif. Seperti tahun 2016 lalu, Pemkab memangkas jumlah tenaga dari 1.527 orang (Surat Sekda tanggal 29 Februari 2016 tentang daftar peserta tes non PNS).

Ia menilai, hingga Pemda KLU menyepakati jumlah non PNS tahun 2016 sebanyak 1.456 orang, namun Dewan menganggap Sekretariat Daerah mencla-mencle. Sebab setelah surat tanggal 29 Februari 2016 itu, muncul lagi surat Sekda tanggal 3 Maret 2016 tentang daftar peserta tes menjadi 1.422 orang. Publik kemudian menerima kebijakan Pemkab setelah Sekda mengeluarkan surat tanggal 2 Mei 2016 tentang tenaga kontrak 2016 sebanyak 1.456 orang.

Menurut analisa Ardianto, angka-angka tenaga honorer yang disuguhkan Setda ke DPRD membingungkan. Uji data hasil inventaris DPRD di 29 SKPD (instansi lama) mencatat jumlah honorer, lebih besar sebanyak 1.725 orang. Dengan rincian jumlah tenaga yang diperpanjang sebanyak 1.456 orang dan yang tidak diperpanjang diketahui 268 orang.

Pandangan senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD, Zarkasi, S.Ag. M.Si. Secara regulasi, pemerintah daerah hanya dibolehkan mengangkat kontrak untuk 3 jenis pekerjaan non administratif yaitu sopir, jaga malam dan petugas kebersihan. Dalam penyelenggaraan tes, ketiganya memperoleh jumlah soal dengan bobot yang sama, yaitu 150 soal dengan beragam soal dari matematika, bahasa Inggris hingga pelajaran lain.

“Sopir kok gak disoal tentang bagaimana cara mengendara yang baik, merawat mobil dinas yang baik. Lalu penjaga malam, seharusnya dites bagaimana cara menjaga kantor dengan bekal beladiri atau sesuai dengan pekerjaannya. Faktanya ini 150 soal, lalu darimana anggaran pengadaan soal itu? Seingat saya di Banggar gak ada anggaran itu,” cetus Zarkasi. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here