DPRD KLU Akui Tak Produktif

Tanjung (Suara NTB) – Lembaga DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) turut menjadi sorotan publik lantaran rendahnya produktivitas wakil rakyat itu. Dari 3 tupoksi Dewan yakni, penganggaran, pengawasan dan legislasi (membuat produk hukum Perda), tugas terakhir tercatat sangat rendah.

Sepanjang triwulan I (Januari – Maret) – 2017, lembaga legislatif KLU hanya menghasilkan dua buah perda yaitu, Perda Perlindungan Anak dan Perda Golongan Jasa Umum. Sementara hingga berjalannya bulan April 2017 ini, lembaga DPRD masih membahas dua buah raperda yaitu Raperda RTRW dan Raperda Ripda (Rencana Induk Pariwisata Daerah)

Iklan

“Kita akui dari segi jumlah Perda, kinerja anggota DPRD KLU masih kurang produktif. Tetapi kinerja Dewan tidak lepas dari kotelasi Perda di eksekutif,” kata Ketua Baleg DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag. M.Si., Senin, 17 April 2017.

Dikatakannya, membandingkan semangat legislatif KLU dengan legislatif kabupaten/kota lain, hampir sama. Hanya saja, pembahasan Perda tidak seutuhnya berada di DPRD semata tetapi juga di eksekutif.

“Ketika eksekutif memasukkan raperda di propem (program pembentukan) Perda, kadang hanya judulnya saja. Seharusnya mereka sudah ready di pembentukan naskah akademik, uji publik dan sebagainya. Tetapi selama ini, kita di DPRD tidak melihat itu sudah dilakukan, sehingga begitu masuk Raperda ke DPRD, tahapannya pembahasannya seolah dari nol,” cetusnya.

Ia menjamin, lembaga DPRD KLU akan bisa menyelesaikan Perda paling sedikit 1 buah dalam 1 bulan. Asalkan eksekutif c.q SKPD pengusul Perda menenuhi semua unsur yang memang menjadi bebannya.

Mengambil contoh Raperda Ripda dan RTRW, pembahasan keduanya bisa sangat lama, minimal 150 hari (3 bulan). Pasalnya DPRD harus diselaraskan dengan RPJMD serta visi misi kepala daerah. Periode pembahasan akan bertambah lama apabila draf yang diajukan tidak sesuai dengan RPJMD.

Lain halnya dengan RTRW, perubahan Raperda RTRW harusnya diprioritaskan sejak awal. Pasalnya Perda RTRW merupakan salah satu acuan bagi penyusunan Perda Ripda. Anehnya, eksekutif justru mengusulkan perubahan Perda RTRW bersamaan dengan Perda Ripda.

“Tapi selama ini yang masuk hanya judul saja, ini yang membuat Bapem Perda terhambat. Kita yakin dalam 3 bulan bisa kita selesaikan 3 sampai 4 Perda, dengan pola dari 30 anggota DPRD dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas 1 raperda,” sambungnya.

Ia juga melihat masih lemahnya proses koordinasi yang dijalankan oleh pejabat terkait di eksekutif. Di mana dalam beberapa kunjungan konsultasi Perda ke pusat, eksekutif tidak berkenan terlibat dengan agenda DPRD.

“Belum pernah sekalipun DPRD ini bisa duduk 1 meja di pusat, padahal sebelumnya Pak Bupati berjanji akan memperbaiki proses koordinasi yang melibatkan jajarannya,” demikian Zarkasi. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here