DPRD Klaim Kebijakan Pendidikan Belum Sinkron

Seminar pendidikan yang digelar KAHMI Kota Mataram, Kamis, 9 Januari 2020. (Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) – Arah kebijakan pendidikan di Kota Mataram masih belum sinkron. Hal itu terlihat dari tidak adanya pandangan yang sama antara kondisi sekolah dan kondisi di luar sekolah.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, saat membuka seminar pendidikan yang digelar KAHMI Kota Mataram, pada Kamis, 9 Januari 2020.

Iklan

Dikatakan Didi Sumardi, bahwa jika hendak membahas pendidikan makan membutuhkan waktu panjang. Banyak pihak yang harus terlibat bersama demi satu persepsi yang sama tentang output apa yang diinginkan.

Selama ini, untuk aspek output pendidikan saja masih belum seragam pandangan. Banyak pandangan berbeda mengenai hal ini. Padahal ini merupakan tujuan besar pendidikan. “Bicara output saja kita masih belum bersepakat seperti apa. Agak panjang kalau bicara,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Didi, bahwa jika bicara pendidikan praktiknya seperti apa, akan ditemukan banyak perbedaan praktik di dalam sekolah dan luar sekolah. Padahal tidak boleh terjadi hal demikian.

“Kuncinya sinkron apa yang ada di sekolah dengan luar sekolah tidak sinkron. Kita anggap sekolah ini clear padahal tidak. Bagaimana kita mau bilang berkarakter sementara lembaganya tidak,” jelasnya.

Atas persoalan ini, pihaknya berjanji akan mencoba mempertemukan semua elemen termasuk para peserta seminar dengan pemangku kebijakan di bidang pendidikan.

“Saya berharap setidaknya porsi kontribusi peserta seminar ini hasil ini kita tindaklanjuti pada sesi dialog antara peserta seminar. Kita harapkan output pada kegiatan berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu pembicara seminar pendidikan, Lalu Pujo Basuki Rahmat menyindir banyaknya persoalan pendidikan, terutama kaitannya dengan pendidikan karakter. Menurutnya, ada yang salah dalam proses pendidikan yang diterapkan selama ini.

Dia menyebut banyak pekerjaan dalam dunia pendidikan yang belum selesai, sehingga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah di masa mendatang. Terlebih lagi adanya kebijakan yang berubah-ubah. (dys)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional