DPR Akui Cukup Rumit Tentukan Tanggal Pelaksanaan Pemilu 2024

Saan Mustofa beberkan kerumitan menentukan jadwal pemilu 2024 dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Bawaslu NTB.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa mengakui bahwa menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemilu 2024 tidak mudah dilakukan oleh pihaknya. Sehingga sampai sekarang belum bisa tetapkan waktu pelaksanaan pemilu.

Hal itu diungkapkan oleh Saan Mustofa saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional dengan tema “masa depan demokrasi Indonesia” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi NTB, pada Jumat pekan kemarin.

Iklan

“Pemilu sebelumnya tidak pernah berlarut-larut seperti sekarang ini menentukan tanggal dan bulan. Pemilu 2024 ini sampai 3 kali rapat, belum putus juga. Padahal ini urusan sepele, soal tanggal dan bulan saja,” ujarnya.

Saan Mustofa pun membeberkan sejumlah alasan pihaknya sampai sekarang belum bisa putuskan waktu pelaksanaan pemilu 2024. Pertama perbedaan pendapat antara pemerintah dengan KPU, yang kemudian menyebabkan terbelahnya suara fraksi di komisi II terkait jadwal tersebut.

“Kenapa menentukan tanggal dan bulan Pemilu itu terasa susah. Pertama pemerintah dan KPU tidak sependapat, fraksi di DPR juga ikut terbelah. Kalau kita paksakan putuskan, terasa akan ada yang mengganjal ke depan. Maka berdasarkan pertimbangan itu kita tunda, sebulan kemudian untuk mencari titik temu,” jelasnya.

Diketahui KPU tetap berpegang teguh pada usulan awalnya yakni Pemilu dilksanakan pada tanggal 21 Februari dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Sementara pemerintah mengusulkan agar pemilu dilaksanakan pada tanggal 15 Mei yang juga disertai dengan alasan-alasan rasional.

Salah satu alasan kuat pemerintah ingin mamajukan Pemilu diantaranya menyangkut efesiensi anggaran. Dimana dengan desain Pemilu saat ini dinilai terlalu boros, sementara kondisi perekonomian negara masih belum stabil akibat dampak Pandemi.

“Pemilu 2024 ini agak khusus, karena kita ada dalam suasana krisis Pandemi Covid-19, ini juga banyak berdampak pada semua sektor, ekonomi politik, agenda politik sedikit banyak terganggu,” ujarnya.

“Sehingga kenapa belum diputuskan, karena melihat beban kerja penyelenggara dan situasi nasional kita dalam krisis akibat Pandemi. Nah bagaimana memadukan, membuat tahapan dan jadwal dengan anggaran, harus bisa dikombinasikan dengan suasana krisis akibat Pandemi. Maka ketika kita tentukan jadwal bukan soal tanggal dan bulan saja,” pungkasnya. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional