DPMPD Segera Sikapi Penetapan Status Tersangka Kades Kramat

Hairuddin. (Suara NTB/Jun)

Dompu (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, belum mengantongi dokumen resmi penetapan status tersangka Kepala Desa Kramat inisial Us. Atas  dugaan terlibat politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Kendati demikian, mereka berkomitmen segera menyikapinya bersama tim penyelesaian sengketa.

Demikian tegas Kepala Dinas PMPD Dompu, Hairuddin, SH., ketika ditemui Suara NTB di kantornya beberapa waktu lalu. “Nanti akan saya bawa ke tim, mereka yang akan memutuskan seperti apa sikap pemerintah,” terangnya.

Sebelum persoalan ini menjadi materi pembahasan tim untuk penentuan sikap, pihaknya akan berkoordinasi terlebih lanjut dengan APH, terkait dokumen penetapan Us sebagai tersangka berikut unsur yang telah dilanggar.

Mengingat itu bukan tindak pidana korupsi, menurut dia, kecil kemungkinan berujung sampai pemberhentian sementara layak Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno. “Diaturan itu ada pengecualian yang bisa diproses, tapi nanti kita lihat bagaimana keputusan tim. Karena disana ada Inspektorat, Kabag Hukum, Camat dan jajaran DPMPD,” jelasnya.

Diakui, informasi penetapan Us dan salah seorang guru di Kecamatan Kilo sebagai tersangka, sudah diketahuinya lewat media sosial. Hanya saja, informasi tersebut tak cukup kuat menjadi dasarnya untuk langsung bersikap. Perlu ada dokumen resmi dari APH, baik kepolisian maupun penyidik kejaksaan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya dari Koordinator Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Dompu, Swastari Haz, SH., bahwa Us telah resmi ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pemilu (Tipilu). Atas dugaan telibat politik praktis dengan memberi dukungan pada salah satu calon dimasa kampanye.  Berkas perkara yang bersangkutan pun sudah sampai tahap II di kejaksaan. “Sekarang jaksa sedang mempersiapkan rencana penuntutan untuk persidangan,” pungkasnya. (jun)