DPMPD Dukcapil Bimtek 40 Pejabat PIAK Se – NTB

Pejabat Kemendagri memberilkan Bimtek kepada 40 pejabat PIAK se - NTB di Hotel Golden Pallace Mataram, Selasa (23/4) siang. - Panca Kusuma (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dalam upaya  meningkatkan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada 40 pejabat Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) se – NTB. DPMPD Dukcapil NTB menghadirkan pejabat dari Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Bidang Dukcapil DPMPD Dukcapil NTB, Panca Kusuma menjelaskan maksud dilaksanakannya Bimtek kepada 40 pejabat PIAK kabupaten/kota se-NTB. Yakni memberikan penyegaran atau upgrade pemahaman tentang tupoksi pejabat PIAK.

Iklan

‘’Bahwa pemahaman tentang tupoksi harus selalu ditingkatkan, di-upgrade  sesuai sistem informasi yang terus berkembang,’’ kata Panca dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela kegiatan Bimtek di Hotel Golden Palace Mataram, Selasa (23/4).

Dengan Bimtek tersebut, diharapkan pemahaman pejabat PIAK se – NTB bisa sama terkait pengelolaan administrasi kependudukan. Ia mengatakan, administrasi kependudukan tidak hanya terkait dengan  KTP. Tetapi juga lainnya seperti akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya.

Panca mengatakan, kegiatan Bimtek tersebut rutin dilakukan tiap tahun. Ia menyebut kegiatan ini sangat penting dilakukan. Karena memang ada hal-hal baru atau informasi dari pusat yang perlu dipahami oleh pejabat PIAK kabupaten/kota selaku pelaksana di daerah.

‘’Maka peningkatan pelayanan ke depan kepada masyarakat bisa lebih cepat. Kemudian sistem pelaporan dan input data. Karena bicara penduduk tak terlepas dari input data,’’ katanya.

Ke depan, lanjut Panca, dalam pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran ada sistem baru. Dimana untuk tandatangan kepala dinas menggunakan sistem elektronik. Sehingga, dimanapun kepala dinas berada  bisa menandatangani akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

‘’Karena sudah tandatangan elektronik. Ini dilakukan supaya pelayanan bisa terus menerus tanpa mengenal batas,’’ terangnya.

Ke depan, pelayanan Dukcapil diupayakan mirip seperti perbankan. Sehingga masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan lebih nyaman dan cepat.

Selama ini, kata Panca, persepsi yang ada di masyarakat bahwa pengurusan administrasi kependudukan lama. Penyediaan sarana prasarana mendukung pelayanan kepada masyarakat akan terus diupayakan.

‘’Kami akan mencoba menginventarisir kabupaten/kota yang kekurangan sarana prasarana. Sehingga kekurangan itu bisa tertutupi dan pelayanan di kabupaten/kota berjalan dengan baik,’’ tandasnya. (nas/*)