DPMD Proses Pemberhentian Sementara Kades Sebotok

Varian Bintoro. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa memproses usulan pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades) Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas. Camat setempat mengusulkan pemberhentian sementara lantaran sudah tiga kali melakukan teguran kepada kades, atas dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020 lalu.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si  membenarkan hal tersebut. Usulan pemberhentian sementara ini sudah diusulkan camat kepada bupati. “Ada surat camat kepada bupati untuk mohon pemberhentian sementara Kades Sebotok. Karena ada indikasi kades itu menyalahgunaan anggaran dana desa. Tapi menentukan ada tidaknya harus tahapan pemeriksaan. Teguran pertama untuk melakukan pengembalian dan sebagainya sudah dilakukan. Sampai teguran ketiga camat, dia (kades red) sedang berupaya mengembalikan yang telah dipakai. Aturannya setelah teguran ketiga camat harus bersurat kepada bupati untuk mengusulkan pemberhentian sementara kepala desa,” terangnya.

Iklan

Dijelaskannya, dugaan penyalahgunaan dana desa setempat untuk tahun 2020 lalu. Berdasarkan laporan dari BPD maupun camat, dana desa yang diduga disalahgunakan sekitar Rp 206 juta. Atas dugaan ini, proses teguran sudah berjalan sejak Februari lalu. Sedangkan surat usulan pemberhentian sudah disampaikan pada akhir Maret 2021. Saat ini usulan tersebut sedang diproses dan menunggu keputusan dari bupati. “Ini sedang kita proses, kita tunggu disposisi Bupati. Sudah kita buat telaahan staf untuk pengkajian dan sebagainya, nanti tunggu pimpinan,” ungkapnya.

Nantinya tim Inspektorat juga akan turun untuk melakukan pemeriksaan khusus. Sehingga pemberhentian sementara ini diusulkan, supaya nantinya saat tim Inspektorat turun, tidak ada lagi kebijakan yang bisa dilakukan kades tersebut. “Jadi pemberhentian sementara itu supaya dia tidak mempengaruhi kebijakan. Makanya turun Inspektorat itu dia posisinya stay kepala desa. Tidak diberikan kewenangan baik mengeluarkan anggaran dan sebagainya,” pungkasnya. (ind)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional