DP3AP2KB NTB Evaluasi Sekolah Ramah Anak

Dede Suhartini. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) terus dievaluasi. Evaluasi itu dilakukan untuk melihat kekurangan dalam pelaksanaan sekolah ramah anak. Di samping itu, penerapan sekolah ramah anak juga akan mulai menyasar ke pondok pesantren (ponpes).

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Ir. Dede Suhartini, M.Si., ditemui di ruang kerjanya belum lama ini mengatakan, sekolah ramah anak sudah berjalan dan menyasar total 105 sekolah. Pihaknya akan mengevaluasi lagi pelaksanaan sekolah ramah anak. “Tahun ini rencana evaluasi sekolah ramah anak,” katanya.

Iklan

Menurutnya penerapan sekolah ramah anak sangat penting terutama untuk menekan kekerasan terhadap anak. Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Juga mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

“Salah satunya bagaimana partisipasi anak dengan rekannya, tujuannya menekan kekerasan, guru tidak melakukan kekerasan, antara anak tidak melakukan perundungan atau bully, tujuan akhirnya menekan kekerasan terhadap anak, kita juga tidak langsung, pelan-pelan,” jelasnya.

Dalam penerapannya, pihaknya mengarahkan agar membenahi sekolah dari sisi yang paling mendesak, misalnya jika lingkungan sekolah itu kotor.  Dibuatlah agar nyaman untuk siswa, seperti kelas tidak berdebu, tanaman yang tidak melukai anak, pagar yang tidak membuat anak mudah terluka.

“Sekolah ramah anak dievaluasi, mungkin karena di sekolah itu masih ada hal kecillah yang perlu diperbaiki seperti  tanaman, kebun masih ada yang berduri, undakan, sanitasi, kita harus evaluasi meskipun sudah dinyatakan sekolah ramah anak. Dari situ yang kurangnya apa,” katanya.

Menurut Dede, pihaknya juga akan menyasar Pondok Pesantren Ramah Anak. Karena selama ini baru sebatas di Sekolah Dasar. Nantinya pihaknya akan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di kabupaten/kota.

“Kami biasanya terus pendampingan. Kami menyasar ke ponpes, kami juga giring lembaga masyarakat untuk mengarah ke ponpes. Nanti kami koordinasi. Kalau ponpes baru tahun ini, karena kemarin kita lebih ke sekolah ramah anak, masih di bawah kewenangan Kemendikbud,” pungkasnya. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here