DP3A Sosialisasikan Perda Pengarusutamaan Gender

Hj. Dewi Mardiana Ariany. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) –  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender ke masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Kepala DP3A Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender melalui mekanisme dan uji publik sejak tahun 2020 lalu. Pihaknya bersama legislatif juga melakukan studi banding dan kajian ke luar daerah untuk menggali pengalaman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG). Harapannya implementasinya baik dari sisi perencanaan dan penganggaran menunjukkan responsif gender. “Kami bersama legislatif belajar ke Kabupatan Badung melihat seperti apa sih pelaksanaan PUG di sana. Pemkab Badung sendiri mendapatkan penganugerahan Parahita Ekapraja sampai level utama,” kata Dewi dalam presentasinya.

Iklan

Dewi menjelaskan, pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Perda PUG sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak – haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. “Permasalahannya kalau laki – laki membantu menyelesaikan pekerjaan rumah di keluarga dianggap hal yang tabu. Padahal, tidak ada masalah. Tantangan di masyarakat adalah faktor budaya,” ujarnya.

Terbentuknya Perda PUG di Kota Mataram diharapkan mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki – laki dan perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Khusus di OPD teknis diharapkan vocal point yang menyuarakan pengarusutamaan gender di unit kerjanya. “Mungkin tidak sepenuhnya program atau penganggaran pengarusutamaan gender. Minimal dalam setiap kegiatan dan penganggaran PUG dimasukkan sebagai agenda kegiatan,” demikian kata dia. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional