DP3A Dampingi Korban Percobaan Pemerkosaan Oknum Kades

0
Ilustrasi Kekerasan Terhadap Anak. (Suarantb/ist)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Dompu, Rahman, S. Km., memastikan pihaknya akan segera turun melihat kondisi korban kasus percobaan pemerkosaan oknum kades inisial Sr (38) di Kecamatan Manggelewa. Terlebih memberi pendapingan hukum atas perkara yang menimpa ibu rumah tangga inisial Rs tersebut.

“Ini bagian dari kekerasan terhadap perempuan, makanya nanti kita lihat sejauhmana kepolisian itu memperosesnya,” kata dia kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat, 3 November 2017.

IKLAN

Kasus ini tak bisa dipandang remeh, apalagi terduga pelakunya seorang kades yang merupakan pejabat publik. Karenanya, sebelum upaya pendapingan dan menentukan langkah yang akan ditempuh selanjutnya, Rahman berencana menemui Kapolres Dompu untuk memastikan sejauhmana penyelidikan itu berjalan. Dan tidak menuntup kemungkinan untuk membantu memulihkan kondisi psikologi korban pihaknya akan mendatangkan psikolog. “Nanti kita ajak psikolog untuk melihat kondisi korban,” ujarnya.

Dalam upaya pendapingan itu pun lanjut dia, DP3A berkomitmen membantu proses penuntaskan perkaranya, apakah itu terkendala barang bukti atau keterangan saksi-saksi. Yang jelas tegas Rahman, penegak hukum diharap tidak bermain-main dalam perkara sosial seperti ini.

Dan harusnya setiap kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak aparat mestinya proaktif berkoordinasi dengan DP3A guna maksimalkan proses pendapingan yang akan diberikan. “Polisi harus koordinasi ke kita kasus kekerasan seksual dan sebagainya, karena penanganan korban itu kan butuh banyak orang,” jelasnya.

Hal ini pun diakuinya sebagai salahsatu kendala tidak optimalnya penanganan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Dompu. Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya berencana menghadirkan jajaran aparat, tokoh agama dan masyarakat dengan harapan mereka lebih proaktif melapor setiap perkara yang ditemukan di lapangan.

“Jadi kita harap polisi, tokoh masyarakat bisa melaporkan ke kita agar kita cepat memberikan pendampingan, apakah pendampingan sikolog atau hukumnya,” pungkas Rahman. (jun)