Dorong Peningkatan Retribusi Parkir, Dewan Merasa Kehabisan Cara

Mataram (Suara NTB) – Para wakil rakyat di Kota Mataram cukup gerah dengan kinerja Dinas Perhubungan. Berbagai cara dilakukan untuk mendorong peningkatkan retribusi parkir justru tak membuahkan hasil. Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir tepi jalan umum tak pernah terealisasi.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menegaskan, pihaknya kehabisan kata – kata mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir tepi jalan umum. Rapat koordinasi serta perubahan strategi justru tidak menunjukkan progres terhadap target. “Retribusi parkir ini kita kehabisan kata – kata,” kata Didi.

Kendati demikian, politisi Partai Golkar ini masih menaruh harapan ke jajaran Dinas Perhubungan Kota Mataram. Dengan sistem non tunai yang mulai diterapkan di tahun 2020 dimungkinkan bisa meningkatkan sumber pendapatan. Minimal menggenjot realisasi dari target serta menekan kebocoran. “Ada optimisme dengan memberlakukan sistem baru pembayaran non tunai,” katanya.

Persoalan pengelolaan parkir tepi jalan umum ini sangat kompleks. Kompleksitas permasalahanya mulai dari internal dan eksternal. Persoalan internal menyangkut pegawai di Dinas Perhubungan. Sedangkan, faktor eksternal ini baik itu juru parkir dan lainnya. Dua persoalan ini semestinya harus segera dituntaskan untuk menekan terjadi kebocoran dan memaksimalkan pendapatan daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menerangkan, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan parkir tepi jalan umum. Salah satunya, dengan menambah penerapan pembayaran non tunai di 20 titik. Penambahan ini dilakukan secara bertahap karena perlu edukasi ke juru parkir serta masyarakat. “Anggota sedikit dan anggaran tidak ada,” ujarnya.

Mengedukasi juru parkir, petugas Dishub harus memiliki saldo di aplikasi e – money. Saldo milik petugas Dishub digunakan oleh pelanggan yang tidak memiliki aplikasi. Jukir akan mengganti uang saldo yang telah digunakan.

Disatu sisi, Saleh mengakui pengelolaan parkir tepi jalan umum ini memiliki kendala di dalam dan luar. Kendala di internal Dishub yakni persoalan sumberdaya manusia, anggaran serta fasilitas pendukung lainnya. Sementara di ekstrenal ini masih ada indikasi orang tertentu yang menguasai lahan parkir, sehingga jukir tidak langsung menyetor pendapatan ke kas daerah melainkan ke preman. (cem)