Dorong Pemulihan Ekonomi, Munas APKLI Bakal Digelar di Senggigi Lobar

APKLI NTB membagikan santunan sembako kepada anak Yatim dan kurang mampu saat Rakorwil APKLI di Senggigi, Jumat, 18 Desember 2020. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Musyawarah Nasional Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Munas APKLI) bakal digelar akhir tahun depan. Munas ini diarahkan diadakan di NTB untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dampak pandemi. Selain itu, kehadiran peserta dari seluruh Indonesia ini diharapkan membangkitkan pariwisata NTB.

Kepastian pelaksanaan Munas APKLI disampaikan Sekretaris Umum DPP APKLI Indonesia H. Lalu Winengan dalam pembukaan Rakorwil APKLI Provinsi NTB yang digelar di Senggigi, Jumat, 18 Desember 2020.

Winengan menjelaskan, pelaksanaan Munas APKLI sejatinya akan dihelat pada tahun 2020, namun karena ada  pandemi Covid-19, pelaksanaan Munas ditunda pada tahun 2021, dan akan dihadiri oleh Wakil Presiden RI K, H.Ma’ruf Amin. Winengan mengatakan, alasan Munas dibawa ke Lobar, tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Lobar di masa Covid-19 ini.

Dengan pelaksanaan Munas di Lobar, ujarnya, maka bisa dipastikan ribuan tamu akan datang ke Lombok, yang akan berwisata dan akan menikmati keindahan alam pulau Lombok. Adanya kegiatan Munas ini, maka para pedagang kaki lima akan hidup, dan pariwisata juga akan hidup.

Tentunya dengan harapan, kata Winengan, pandemi Covid-19 secepatnya berakhir, dan vaksin secepatnya akan dibagikan kepada masyarakat terutama para pedagang kaki lima.

Menurutnya, keberadaan PKL salah satu pilar ekonomi yang bisa tetap hidup di tengah kondisi Covid-19 ini. Buktinya sampai saat ini, para pedagang lima tetap hidup, meski mereka juga merasakan dampak dari keberadaan Covid-19.

Sementara itu Ketua DPW APKLI NTB Abdul Majid, menyatakan, pelaksanaan rakorwil dalam rangka penyusunan persiapan untuk pelaksanaan Munas yang akan dihelat tahun 2021 mendatang.” Ini langkah persiapan kita untuk jelang Munas tahun depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan jumlah anggota APKLI di Provinsi NTB, hampir 10 ribuan lebih, dengan rincian, di setiap kabupaten/kota jumlahnya mencapai 3.500 lebih seperti di Kabupaten Lobar. Sedang untuk di Kota Mataram jumlahnya kurang lebih sekitar 2 ribu PKL.” Sekarang kita sedang melakukan pendataan, pengurus APKLI NTB, hanya minus Sumbawa Besar, karena belum terbentuk,” tambahnya. (her)