Doro Matompo Dibatalkan

Dompu (Suara NTB) – Sekelompok warga Mbuju Kecamatan Kilo kembali melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Dompu terkait sertifikat lahan Doro Matompo oleh Kepala Desa Mbuju. Lahan yang merupakan aset Desa dan daerah wisata tersebut kini berstatus sertifikat hak milik (SHM) atas nama pribadi oleh oknum Kepala Desa (Kades).

Massa yang tergabung dalam Aliasi Masyarakat Desa Mbuju Menggugat ini dikoordinir Hendrawan. Massa yang memulai aksinya di Desa Mbuju untuk meminta dukungan ke kantor Pemda Dompu, Rabu (13/7). Pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan, ‘Tolak tanda tangan sertifikat terhadap Doro Matompo/Lokasi Wisata’, dan penolakan sertifikat Doro Matompo yang sudah dijadikan aset pribadi Kades Mbuju’.

Iklan

Pengunjuk rasa melakukan aksi teatrikal di simpang empat Koramil Kota Dompu dan melanjutkan aksi ke kantor Pemda Dompu. Massa diterima oleh Asisten 1 Setda Dompu, Ir. H. Fakhruddin, staf ahli Bupati, H. Moh. Syaiun HAZ, SH, M.Si, Kepala BPN Kabupaten Dompu, Keman, SH serta pejabat lainnya. Sementara pengunjuk rasa menuntut agar sertifikat Doro Matompo atas nama Kepala Desa Mbuju dicabut dan meminta Bupati untuk mencopot Kepala Desa karena menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Lahan Doro Matompo merupakan aset Desa Mbuju.

Kepala BPN Dompu, Keman, SH mengatakan, pihaknya  mendukung jika massa aksi melaporkannya ke proses hukum agar memperjelas status kepemilikan lahan tersebut. Namun sebelumnya, Dewan meminta agar pemilik lahan agar melepas kepemilikan secara sukarela. “Kalau dibawa ke proses hukum, kita dukung untuk mengetahui siapa yang salah,” katanya.

Massa pun memutuskan untuk dibawa kasusnya di Kepolisian dan akan segera dilaporkan. Namun sebelumnya, warga Mbuju ini juga sempat beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Dompu. Bahkan beberapa pihak telah dipertemukan dalam hearing. Pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah Desa, Kecamatan dan Daerah serta BPN untuk mencarikan solusi atas sertifikat kepemilikan Doro Matompo.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, Drs Mustakim Ali yang dihubungi terpisah, mengatakan, waktu 3 x 24 jam yang diberikan Dewan saat hearing bersama kelompok warga Mbuju beberapa waktu lalu hingga saat ini belum ada keputusan. Karena dalam rapat yang sedianya akan dihadiri juga oleh Kepala Desa Mbuju, justru tidak hadir. “Sampai saat ini belum ada kesimpulan yang bisa diambil,” ungkapnya. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here