Dongkrak PAD dengan QRIS

0
Heru Saptaji. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menggalakkan sistem pembayaran non tunai dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Dorongan ini disampaikan kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji. Menurutnya, Pemda bisa menggunakan QRIS untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya menggunakan QRIS untuk pembauaran parkir yang dikelola Pemda. Kemudian pembayaran retribusi pedagang di pasar, transportasi hingga fasilitas pariwisata. Kemudian pembayaran Bansos non tunai.

IKLAN

Bank Indonesia NTB dan Pemda se NTB membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mendorong penggunaan QRIS di instansi pemerintahan.

“Dengan transaksi non tunai yang optimal di Pemda, maka potensi PAD semakin naik, dan mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif di daerah,” ujarnya.

 Heru menambahkan, pengguna aplikasi pembayaran non tunai QRIS di NTB telah melampaui target pada 2021. Data dari Kantor Perwakilan BI NTB menyebutkan jumlah pengguna QRIS sejumlah 121.755 merchant QRIS, melampaui target 2021 yang berjumlah 121.200 merchant. Pengguna QRIS sudah menyasar kelompok UMKM hingga pengusaha kelas menengah ke atas.

Heru Saptaji menjelaskan, capaian tersebut berkat kesadaran para pelaku usaha dari kelompok mikro hingga pelaku usaha besar di berbagai lapangan usaha seperti ekonomi kreatif, transportasi, hingga pariwisata untuk menggunakan transaksi non tunai yang lebih praktis. “Target kami tahun ini sudah terpenuhi lebih dari 100 persen lebih.

Tinggal bagaimana mengedukasi masyarakat agar mau bertransaksi dengan QRIS. Seperti event World Superbike kemarin banyak pengguna baru dan mereka merasakan kemudahan transaksi,” terangnya. Untuk memperluas penggunaan QRIS, Bank Indonesia terus menyasar instansi pemerintah kabupaten dan kota di NTB, serta kelompok-kelompok masyarakat untuk bertransaksi menggunakan QRIS.

QRIS merupakan QR Code yang sudah dirancang mengikuti standar nasional Indonesia. Standar Nasional QR Code ini diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sejak 17 Agustus 2019 lalu. QRIS ini hadir sebagai jawaban atas transaksi pembayaran online yang semakin massif.

Sebagaimana diketahui, saat ini banyak penyedia layanan pembayaran digital yang bisa dipakai. Ketika anda ingin membeli sesuatu, anda cukup scan QR Code yang tersedia dan transaksi bisa diproses dengan cepat. Sebelum adanya QRIS tiap-tiap aplikasi pembayaran digital di Indonesia memiliki QR Code-nya sendiri. Contohnya, jika ada 10 aplikasi pembayaran digital yang ingin digunakan, maka perlu dimiliki 10 jenis QR Code.

Hal ini tentu tidak efektif karena bisa memakan tempat dan membuat ribet kedua pihak, baik dari sisi pedagang maupun pembeli. Sebagai solusi atas kondisi tersebut, Bank Indonesia dan ASPI mengeluarkan kebijakan terkait QRIS. Kehadiran QRIS memungkinkan satu QR Code bisa digunakan untuk berbagai aplikasi pembayaran digital yang tersedia di Indonesia. Jika sebelumnya pedagang harus menyediakan 10 QR Code untuk 10 aplikasi pembayaran digital yang berbeda-beda, maka kini mereka cukup memiliki satu QR Code saja, yakni QRIS. (bul)