Penanganan Stunting Jadi Prioritas Belanja Desa di Dompu

Haeruddin (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Desa (Pemdes) dituntut ikut andil dalam mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting di wilayahnya. Laporan progres penanganan stunting oleh Pemdes menjadi salah satu syarat pencairan Dana Desa (DD) tahap ketiga mulai 2020. Penanganan stunting ini telah menjadi fokus program Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu sejak 2019 dan akan diperkuat dengan penyiapan SDM di Desa.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, Haeruddin, SH kepada Suara NTB kemarin menegaskan, masalah stunting tetap menjadi program prioritas yang ditangani pemerintah Kabupaten Dompu dengan melibatkan Pemdes. Pada tahun 2019 ini, Peraturan Bupati (Perbup) No 8 tentang prioritas pengelolaan Dana Desa termasuk soal stunting dan kemiskinan. “Masalah kemiskinan dan stunting ini sudah menjadi prioritas penanganan yang harus diperhatikan Desa,” katanya.

Baca juga:  Laboratorium Virus BKIPM Mataram Diperkenalkan

Penanganan stunting dan kemiskinan ini tinggal pada pelaporan program oleh Desa. Sehingga pendampingan dan pelatihan akan diprioritaskan untuk menyiapkan SDM dalam rangka mendukung program penanganan stunting dan kemiskinan. “Untuk penanganan stunting, sinerginya dengan Dinas Kesehatan. Kita juga akan menggelar bintek bagi kader posyandu dan aparatur Desa,” terangnya.

Baca juga:  Kasus Stunting di NTB, Tertinggi Kedua di Indonesia

Keharusan Desa melaporkan upaya nyata dilakukan Pemdes dalam penanganan stunting harus diapresiasi. Karena masalah stunting telah menjadi masalah nasional dan terkait masa depan warga dengan ancaman kehilangan kesempatan kerja yang besar. Sehingga Desa juga harus ikut terlibat, termasuk menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini. Karena stunting justru banyak ditemukan pada kelompok ekonomi menengah ke atas dan itu terkait dengan dampak pernikahan dini, dan bukan semata-mata faktor gizi.

Baca juga:  RSUD Mataram Janji Tak akan Tolak Pasien Miskin

Terkait program Provinsi yang menerjunkan mahasiswa ke Desa untuk mempercepat progres penanganan kemiskinan, Haeruddin mengaku, belum mengetahuinya. Setahunya, program tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan itu menjadi beban Pemda setempat untuk membiayainya. Jika itu menjadi program Provinsi untuk membantu Desa dalam penanganan kemiskinan, ia pun berharap agar bisa disosialisasikan lebih massif dan Dompu bisa dilibatkan. (ula)