Calon Kepala Daerah Jangan Kampanye Bagi-bagi Hutan ke Rakyat

0
Bambang M. Yasin dan Jamaluddin (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Dompu, Jamaluddin, S.Sos membenarkan kerusakan hutan di Dompu yang menghawatirkan. Bahkan, luas areal tutupan hutan di Dompu menurutnya tinggal 20 persen saja. Calon kepala daerah diingatkannya untuk tidak memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politik sesaat jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, berdampak luas dan jangka panjang bagi masyarakat.

“Saya sudah mendengar langsung (pernyataan) calon Bupati ini. Mereka memanfaatkan momen ini, dengan mempromosi akan memberikan sertifikat (hak milik kepada rakyat penggarap kawasan hutan), membagi lahan, membersihkan lahan,” ujarnya.

Menurut Jamaluddin, perilaku calon pemimpin ini sama saja mendorong warga melakukan perambahan hutan. “Maunya saya, jangan ada lagi pihak-pihak yang mendorong rakyat untuk berladang liar, walaupun ada yang terjadi, marilah dengan adanya konsep KPH itu untuk mereboisasi kembali dengan menanam pohon kemiri dan pohon lain. Itu untuk kepentingan rakyat juga,” kata Jamaluddin, S.Sos kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Senin,  16 Desember 2019.

Jamaluddin mengingatkan, mengkampanyekan jagung bisa saja ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Tapi jangan sampai jagung didorong dan perladangan liarpun tidak dilarang. Rakyat memahaminya, sama dengan menyuruh berladang. Dan hal ini, akibatnya fatal. “Kita mengejar jagung untuk meningkatkan ekonomi, tapi akibatnya lebih fatal,” tegasnya.

Ia pun meminta kepada Pemda Dompu untuk sama – sama mensikapi cara rakyat yang berladang liar untuk mengurangi erosi dan dampak lainnya. “Saya mohonlah kepada Pemda bagaimana kita mensikapi cara rakyat ini untuk mengurangi erosi dan segala macam dampaknya ini,” harapnya.

Dampak nyata yang terlihat dari kerusakan hutan saat ini, dikatakan Jamaluddin, berupa erosi. Sejumlah akses jalan yang ada di hutan dipenuhi sedimen tanah dan saluran di kiri kanannya dipenuhi lumpur. Jembatan di Desa Tolokalo Kecamatan Kempo nyaris putus diterjang banjir bandang saat hujan desar satu kali.

“Solusi saya tawarkan kepada rakyat dan pemerintah, bagaimana mereboisasi kembali di seputar bendungan. Itu membuang biaya kita membangun mega proyek milyaran (triliunan-red), tapi tidak bisa difungsikan karena cepat dangkal nanti,” ingatnya.

Jika rakyat dan pemerintah sama-sama sadar akan dampak kerusakan hutan, Jamaluddin merasa, akan jalan baik. Menjaga lingkungan dan hutan, tidak bisa menuntut pemerintah pusat dan provinsi. Apalagi yang akan merasakan dampaknya rakyat di daerah. “Percuma kita programkan meningkatkan kesejahteraan rakyat kalau sudah lumpuh ekonomi. Jalan sudah rusak, mau dikirim kemana?,” ungkapnya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin secara terpisah mempertanyakan tuduhan kerusakan hutan di Dompu yang disebut sudah ‘stadium 4’. Indikator dalam menentukan level stadium kerusakan hutan, menurutnya harus jelas. “Apa indikator untuk menentukan level stadium?,” tanya H. Bambang. “Kalau begitu, tanya yang menyebutkannya (level stadium kerusakan hutan),” katanya. (ula)