FPPD Tolak Benih Jagung Bima Super

Benih jagung varietas Bima Super tanpak berserakan di halaman Kantor DPRD Dompu. Benih ini ditolak FPPD karena terbukti oplosan, Rabu (27/11). (Suara/jun)

Dompu (Suara NTB) – Front Pemuda Peduli Desa (FPPD) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Dompu, Rabu, 27 November 2019. Mereka menuntut agar bantuan benih jagung varietas Bima Super ditolak. Pasalnya, telah terbukti oplosan berdasarkan temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) NTB pada 2017 lalu.

Sekertaris Umum FPPD Dompu, Alfarisin menyampaikan, setelah dinyatakannya benih jagung jenis tersebut tidak layak ditanam pemerintah saat itu langsung memutuskan untuk menarik dan menggantinya. Tetapi ternyata di 2018 dan 2019 ini benih jenis itu kembali disalurkan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun) Dompu ke sejumlah kelompok tani. Pembagiannya bahkan bersamaan dengan benih padi.

“Setelah kami investigasi ke sejumlah kelompok tani, mereka kaget dengan adanya penyaluran benih jagung Bima Super ini. Karena apa? CPCL yang diajukan adalah benih jagung biji 18,” ungkapnya.

Kendati mengetahui benih jagung yang diperoleh tidak sesuai Calon Petani Calon Lahan yang diajukan, mereka terpaksa menerima bantuan tersebut lantaran khawatir tidak akan diberikan jatah untuk benih padi. Mau tidak mau harus tetap mengambil dan menandatangai bukti penerimaan walupun akhirnya benih jagung hanya disimpan begitu saja. Terkadang ada yang memanfaatkannya untuk pakan ternak.

Atas persoalan ini, tegas Alfirisin, FPPD meminta DPRD menyatakan sikap menolak kehadiran benih yang tidak berkualitas tersebut. “Kalau memang tidak percaya mungkin bisa diisvestigasi langsung ke sejumlah kelompok tani di lapangan,” harapnya.

Aksi yang sempat diwarnai penumpahan benih jagung varietas Bima Super di halaman Kantor DPRD tersebut tak lama kemudian mendapat respon anggota dewan. FPPD diterima berdialog langsung dengan perwakilan masing-masing komisi untuk menyampaikan aspirasinya.

Hasilnya disepakati bahwa Senin 2 Desember 2019 mendatang akan digelar pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak Distambun dan perwakilan UPTD BPP di Delapan kecamatan terkait persoalan ini. (jun)