Tuntut Pembekuan ADD, Kantor Camat Woja Disegel Warga

Warga yang tergabung dalam Serikat Pemuda Desa Rababaka (Samudra) saat melakukan penyegelan Kantor Camat Woja, Rabu,  6 November 2019. (Suara NTB/jun)

Advertisement

Dompu (Suara NTB) – Serikat Pemuda Desa Rababaka (Samudra) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Camat Woja, Rabu,  6 November 2019.  Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pembekuan ADD tahap I Desa Rababaka yang sudah terlanjur dicairkan. Alasannya, masih ditemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah desa tahun 2018 lalu. Termasuk masalah hukum yang kini melibatkan oknum pejabatnya. Merasa tuntutannya enggan disikapi, puluhan warga langsung melakukan penyegelan paksa Kantor Camat Woja.

Koodinator aksi, Hedra menjelaskan, pembekuan ADD tahap I tahun anggaran 2019 ini jadi salah satu tuntutan pihaknya karena khawatir akan menambah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Sebab di 2018 saja, banyak penyimpangan yang belum teratasi. Seperti misalnya dugaan korupsi DD/ADD tahun 2018 atas sejumlah program fisik dan non fisik yang tidak selesai dan belum dibuatkan LKPJ-nya. Kasus tersebut tengah dalam proses pemeriksaan saksi di kejaksaan dan penghitungan kerugian oleh Ispektorat.

“Kami bukan tidak menerima uang desa, tapi jangan sampai terjadi kerugian negara susulan akibat proses pencairan itu,” ungkapnya.

Diterbitkannya rekomendasi pencairan ADD tahap I oleh Camat Woja untuk Desa Rababaka, menurutnya, salah satu bentuk tindakan melawan hukum. Karena memberi ruang terbuka bagi terlapor yakni Kades Rababaka, Tri Sutrisno untuk kembali menyalahgunakan uang negara.

Untuk itu, harapan besarnya Camat segera mengeluarkan rekomendasi pembekuan anggaran yang sudah terlanjur dicairkan untuk tidak dimanfaatkan sementara waktu. Kalaupun dirasa sulit tuntutanya supaya pencairan tahap berikutnya tidak ada lagi rekomendasi yang diterbitkan.

“Jangan sekali-kali mencairkan dana desa ditahap berikutnya, kami akan laporkan ke polisi jika ada kerugian negara di tahap I ini,” tegasnya.

Sementara Camat Woja, Muh Dardani, M. Si, menanggapi tuntutan massa Samudra tak berani mengambil sikap apa-apa karena keputusan tersebut mesti dikoordinasikannya ke pimpinan, dalam hal ini DPMPD dan Bupati. Alasan itu juga menjadi dasarnya tak mau membuat peryataan sikap untuk tidak mengeluarkan rekomendasi dalam pencairan DD tahap berikutnya.

“Saya ndak berani ambil keputusan itu, karena masih ada atasan saya,” cetusnya saat melihat reaksi warga yang mulai memanas.

Atas sikap Camat yang demikian, puluhan massa lantas melakukan penyegelan kantor camat. Komitmen mereka fasilitas ini baru bisa kembali dimanfaatkan setelah adanya kejelasan sikap atas sejumlah tuntutan yang disampaikan. (jun)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.