BPJS Nunggak Rp12 Miliar Klaim Rumah Sakit

M. Zainuddin (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, hingga Oktober 2019 ini belum membayar klaim Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu. Tercatat, selama tiga bulan dari Mei-Juli dengan tunggakan yang belum terbayar mencapai Rp12 miliar lebih. Belum adanya suntikan dana pemerintah pusat serta lemahnya kesadaran warga untuk membayar iuran jadi kendala utamanya.

Kepala BPJS Dompu, M Zainuddin kepada wartawan di kantornya, Rabu, 9 Oktober 2019 menyebutkan, total Rp12 miliar lebih tunggakan klaim rumah sakit tersebut akumulasi atas beban biaya perawatan peserta BPJS semua katagori selama tiga bulan (Mei-Juli). Untuk rawat inapnya saja Rp10 miliar lebih, sedangkan rawat jalan tercatat Rp2 miliar. “Rumah sakit menagih ke kita tapi kan belum ada suntikan dana dari pusat,” ungkapnya.

Selain karena belum mendapat suntikan dana pembayaran tunggakan dari pemerintah pusat, persoalan ini muncul karena lemahnya kesadaran peserta BPJS untuk membayar iuran. Dari total 17.000 peserta yang terdaftar hanya sekitar 25 persen dari mereka sadar dan mau membayar. Sedangkan sisanya ada yang sadar tetapi enggan membayar dan ada pula yang karena memang tak mampu secara ekonomi.

Kondisi tersebut, menurut dia, membuat sistem subsidi silang yang diterapkan di wilayah ini tak berjalan maksimal sesuai harapan. “Di Dompu hanya 25 persen yang mau membayar. Sisanya menunggak semua. Mereka baru mau membayar ketika sudah sakit,” jelasnya.

Celah pemalsuan klaim oleh oknum tertentu di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain untuk mengambil keuntungan pribadi sangat mungkin terjadi. Tetapi kekhawatiran tersebut telah diantisipasinya dengan mengaudit bulanan beberapa pasien yang sudah mendapat pelayanan kesehatan sebagai sampel. Selain itu juga dibantu Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) yang sengaja dibentuk untuk penyelesaian setiap kasus-kasus yang dihadapi pasien.

Sementara, dalam hal penyelesaian tunggakan, tambah M. Zainuddin, saat ini pihaknya tengah berupaya meminta dana talangan dari bank untuk menutupinya terlebih dahulu. Sehingga beban denda 1 persen dari tunggakan tiap bulannya bisa dialihkan untuk membayar bunga bank yang notabene lebih kecil.

“Kita akan bekerjasama dengan bank, nanti bank yang akan membayar ke rumah sakit istilahnya ditalangi dulu. Nanti dari BPJS bayar ke bank beserta bunganya. Karena kami telat ini juga ada dendanya dari rumah sakit,” pungkasnya. (jun)