Hasil Tes, 11 Bakal Calon Kades di 5 Desa Tidak Lolos

Ali (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Seleksi Bakal Calon (Bacalon) Kepala Desa (Kades) yang lebih dari 5 orang rampung dilakukan panitia tingkat kabupaten, Selasa 24 September 2019 kemarin. Dari total 37 Bacalon di 5 desa yang ikut tes tulis dan wawancara, 11 orang diantaranya dinyatakan gagal atau tak lolos sebagai Cakades pada Pilkades serentak tahun ini.

Mereka Ratu Arinda dan Muliyadin dari Desa Nangakara. Muhammad Taher, Nurdin, Jainudin, S. Pd serta Ilyas di Desa Soritetanga. Kemudian Fatmah dan H. Kasman untuk Desa Lepadi. Sedangkan Desa Kareke hanya Abubakar, S. Sos., yang gagal mencalonkan diri dari enam Bacalon yang mendaftar.

Sementara Desa Jambu ditemukan hasil cukup mengejutkan. Di mana Syarifuddin yang sebelumnya digagalkan panitia desa sebagai Bacalon, ternyata lolos dengan nilai tertinggi. Sedangkan dua lawan politiknya yakni Siti Imrah dan Muhammad Hasan kandas pada tahap seleksi.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dompu, M. Ali kepada wartawan menyampaikan, hasil akhir atas seleksi Bacalon Kades yang melibatkan tiga orang akademisi dari Universitas Mataram (Unram) itu berdasarkan skor yang diperoleh masing-masing peserta.

Karenanya, panitia desa tinggal membuat surat keputusan menetapkan beberapa orang yang telah lolos tersebut sebagai Cakades. “Mulai besok (Hari ini) mereka tempelkan pengumuman hasil ini. Kemudian Tanggal 2 Oktober pengundian nomor secara serentak,” ungkapnya, Rabu, 25 September 2019.

Sejauh penerbitan hasil seleksi oleh tim independen atas beberapa nama yang gagal mencalonkan diri itu, belum ditemukan reaksi penolakan dan sebagainya. Kalaupun ada disarankan agar protes tersebut disampaikan pada tim penilai bukan panitia, sebab panitia desa maupun kabupaten hanya mengetahui hasil akhir dari proses yang difasilitasi.

Terhadap panitia maupun BPD, lanjut M. Ali, selama proses pelaksanaan pilkades ini berlangsung diharap bisa betul netral dalam melaksanakan maupun mengawasinya. Karena ketika ditemukan keberpihakan pasti akan timbul gejolak dan mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

“Kalau panitia melanggar kan ada BPD yang mengawasi dan memutuskan nanti. Tapi kalau BPD yang bermasalah kita akan langsung beri pembinaan,” tegasnya. (jun)