FPKS Beri Catatan Kritis Terhadap APBD 2020

Abdullah (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Dompu mengesahkan dokumen APBD Dompu tahun 2020 dalam paripurna yang dihadiri langsung Bupati Dompu. Fraksi PKS DPRD Dompu memberi catatan kritis terhadap APBD 2020 agar dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Abdullah, S.Kel ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Dompu dalam pansangan akhir fraksi terhadap APBD 2020 yang dibacakan sendiri, Senin, 9 September 2019 mengungkapkan APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah Kabupaten Dompu dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang  pelayanan publik, impelementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat.

APBD juga merupakan instrumen tekhnis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Dompu yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran.

“Yang lebih penting lagi bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan – kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” katanya.

Ada beberapa catatan terhadap rancangan APBD Kabupaten Dompu tahun anggaran 2020 diantaranya masalah stunting. Kabupaten Dompu masuk diantara 100 daerah dengan angka stunting terburuk di Indonesia. Ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang terkait dengan kesehatan berupa sanitasi dan air bersih, serta persoalan gizi dan kesehatan ibu. Sehingga penyebab utama stunting ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah kabupaten Dompu.

Pertumbuhan ekonomi Dompi pada 2018 lalu tidak konsisten kenaikannya dengan tahun sebelumnya. Kendati mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi hanya 4,52 persen dan tidak sama dibandingkan tahun sebelumnya. Kedepan perlu strategi yang konsisten dalam mendorong peningkatan di sektor – sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Masalah air bersih yang selalu dihadapi masyarakat Dompu tiap tahun terus berulang. Meskipun pihak berwenang pasti merumuskan solusi perbaikan untuk mengatasinya. Pada 2018 lalu, krisis air bersih yang disebabkan oleh debit air yang berkurang dan musim tanam yang tidak terencana sehingga kekurangan air bersih masih terjadi. “Perlu ada

koodinasi yang kuat antara pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi persoalan ini sehingga semua kebutuhan air bersih tercukupi,” harapnya. Begitu juga untuk sarana irigasi di bagian selatan perlu mendapat perhatian mengingat pola tanam 2 dan 3 terjadi pembengkakan anggaran oleh petani.

BLK merupakan embrio lahirnya generasi yang terampil dan siap pakai di berbagai bidang. Mewujudkan BLK agar anak Dompu dilatih sesuai dengan basic skillnya, sehingga lulusan BLK akan siap bekerja dimanapun asalnya. “Pemerintah harus segera membangun BLK untuk menyiapkan generasi yang siap pakai tadi,” harapnya.

Masalah honorer dan tenaga kontrak yang terus bertambah serta kasus anjing rabies di Dompu juga menjadi catatan FPKS untuk diperhatikan Pemda Dompu. Untuk honorer, pemerintah harus punya konsep tata kelola terhadap  honorer dan tenaga kontrak yang semakin meningkat. Masalah rabies yang masih terus muncul, diingatkan agar tidak seperti rabies di Bali yang hingga saat ini masih terjadi. “Kami meminta kepada Pemda untuk mendukung sepenuhnya penuntasan masalah rabies ini, dan kami mendorong pula kerjasama semua pihak, pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun komunikasi, informasi, dan edukasi yang baik sehingga persoalan rabies tertangani dengan komprehensif,” jelasnya.

Paripurna terakhir bagi anggota Dewan periode 2014 – 2019 ini juga dimanfaatkan FPKS untuk menyampaikan permohonan maaf bila terdapat kekurangan dan kekhilafan selama kemitraan dalam pengabdian selama ini. “Semoga setiap niat dan ikhtiar kita membangun daerah ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah di sisi-Nya,” ungkap Abdullah.

Sebagaimana diketahui, DPRD Dompu telah mengesahkan dokumen APBD Dompu tahun 2020 melalui paripurna Dewan, Senin (9/9) pagi. Struktur APBD Dompu tahun 2020 menggunakan angka estimasi dana transfer pusat ke daerah, karena hingga saat ini Peraturan Mentri Keuangan (PMK) terkait dana transfer yang akan diterima Dompu belum didapat. Adapun pendapatan daerah pada APBD Dompu tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp1,021 triliun dan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,046 triliun. Tingginya belanja daerah membuat APBD Dompu tahun 2020 mendatang mengalami defisit sebesar Rp25 M dan ini ditutupi dari penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun anggaran 2019. (ula)