Pencairan DD Tahap Pertama Dua Desa Masih Mandek

Ilustrasi uang (pxhere)

Dompu (Suara NTB) – Desa Rababaka dan Desa Doromelo merupakan dua Desa di Dompu yang hingga saat ini belum juga menyelesaikan pengajuan dana Desa tahap pertama. Rencana pencairannya pun belum ada tanda – tanda, mengingat belum terbentuknya BPD yang akan membahas dan menetapkan APBDes.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Dompu, M. Ali, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis, 4 Juli 2019 mengungkapkan, masih ada tiga Desa di Dompu yang belum mencairkan DD tahap pertama. Desa Matua, Desa Rababaka dan Desa Doromelo. Dari tiga desa ini, Desa Rababaka dan Desa Doromelo yang belum ada kabar untuk pencairan DD. Kedua Desa ini belum memiliki APBDes, karena BPD-nya belum terbentuk setelah kepengurusan BPD sebelumnya berakhir masa jabatannya. “Kalau begini modelnya, mestinya Camat yang mengambil alih. Karena Bupati sudah melimpahkan kewenangannya ke Camat,” kata Ali.

Sesuai penjelasan ahli dari Kementrian Dalam Negeri, kata M. Ali, BPD hanya sifatnya memusyawarahkan dan mengakomodir usulan terkait APBDes untuk ditetapkan bersama Kepala Desa. Kewenangan mengesahkan APBDes itu ada di Camat sesuai kewenangannya. Rekomendasi Camat dimaksudkan untuk mengecek APBDes sesuai ketentuan atau tidak. “Jadi bisa diambil alih oleh Camat atas usulan Desa,” ungkap Ali.

“Memang terhadap Desa Rababaka masih menunggu audit Inspektorat, tapi itu untuk pembentukan BPD-nya. Jadi bisa langsung diambil alih Camat dengan mengevaluasi APBDes,” tambah M. Ali.

Untuk Desa Matua, kata Ali, permohonan pencairannya sudah masuk dan sudah dilakukan perbaikan untuk mengalokasikan anggaran BUMDes-nya. “Desa Matua sudah masuk permohonannya. Untuk anggaran BUMDes-nya sudah diperbaiki dan sudah dicantumkan,” jelasnya.

Alokasi anggaran untuk BUMDes merupakan anggaran wajib dialokasikan setiap tahun anggaran sebesar Rp50 juta sesuai amanat Permen dan Perda. Ketika ada masalah dalam pengelolaannya atau kepengurusan BUMDes yang belum terbentuk, anggaran tersebut bisa ditunda di rekening Desa.

“Kalau ada masalah dengan pengelolaan BUMDes, bukan anggaran BUMDes-nya yang tidak dialokasikan. Tapi Kepala Desa bisa meminta Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap BUMDes-nya dan anggarannya bisa dipending di kas Desa,” ungkap Ali.

Sementara untuk Desa Songgajah dan Desa Taa Kecamatan Kempo, Desa Kiwu Kecamatan Kilo, dan Desa Mangge Nae Kecamatan Dompu yang sempat molor pengajuan DD tahap pertama juga sudah dicairkan. (ula)