Tandatangani MoU dengan Kejaksaan, PD BPR NTB Dompu Berharap Tekan Rasio NPL

Direktur Utama PD BPR NTB Kabupaten Dompu, Hj Erma Suryani, SE bersama Kajari Dompu, Edi Nursapto, SH saling menyerahkan dokumen kesepahaman bersama (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara untuk menekan kredit bermasalah di aula Kejari Dompu, Selasa, 25 Juni 2019 kemarin. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – PD Bank Perkreditan Rakyat NTB Dompu menandatangani kesepahaman bersama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu untuk menekan rasio Non Performing Loan (NPL). Untuk tahap awal, sebanyak 61 nasabah dengan jumlah kredit Rp.1,4 M diharapkan tertagih hingga Desember 2019.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, MSI dan Kabag Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, ST, MT mewakili pemerintah Kabupaten Dompu selaku pemilik saham ikut menyaksikan penandatanganan MoU di aula Kejaksaan Negeri Dompu, Selasa (25/6/2019) kemarin. Sekda Dompu dalam sambutannya mengungkapkan, pelibatan Kejaksaan sebagai jaksa negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR NTB Dompu.

Kehadiran BPR NTB yang bermula dari instrumen Mentri Dalam Negeri untuk memerangi sistem ijon atau praktik renten pada masyarakat. Sehingga pelaku usaha kecil menengah dan petani dapat terbantukan. Karena faktanya, ijon dengan bunga 20 persen per bulan banyak beredar di masyarakat dengan kemudahan pinjaman. Sehingga pemerintah awalnya mendirikan lumbung perkereditan pedesaan (LKP) dan seiring waktu ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR). “Bahkan di beberapa daerah sudah bisa bersaing sejajar dengan bank – bank lain, seperti di Sumbawa itu lebih maju BPR-nya dari PT Bank NTB itu sendiri,” ungkap H. Agus Bukhari.

PD BPR NTB ini sedang dalam tahap konsolidasi untuk penggabungan se NTB dan akan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian, BPR kedepan akan menjadi bank perkreditan yang maju dan dipercaya. Bank ini tidak hanya melayani kredit, tapi juga ada produk lain seperti menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.

Baca juga:  Disurati Gubernur, Lima Kabupaten Belum Sertakan Modal di Jamkrida

Direktur Utama PD BPR NTB Dompu, Hj Erma Suryani, SE mengungkapkan, keputusan memperbaharui kesepakatan bersama dengan Kejari Dompu setelah MoU yang ditandatangani tahun 2011 – 2012, karena dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun terjadi peningkatan NPL atau semakin banyaknya kredit bermasalah. “(MoU) Dalam upaya peningkatan pengelolaan NPL atau untuk meminimalisir kredit bermasalah. Kami intern bank sudah melakukan berbagai upaya penagihan maupun pendekatan, namun hasilnya belum maksimal, belum sesuai yang kami harapkan,” ungkapnya.

Erma Suryani pun berharap, kerjasama BPR NTB Dompu dengan Kejari Dompu ini bisa memberi manfaat positif pada kedua belah pihak. “Dengan demikian, kinerja BPR NTB Dompu akan lebih baik dari tahun sebelumnya,” harapannya.

Sebagai langkah awal kerjasama ini, kami PD BPR NTB Dompu menyerahkan data nasabah sejumlah 61 orang dengan total kredit bermasalah Rp.1,4 M. Ini untuk data awal dari kantor pusat, karena BPR NTB Dompu memiliki 4 kantor yaitu 1 kantor pusat, dan 3 kantor cabang.

Ia pun mengungkapkan, PD BPR NTB Dompu murni milik Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Dompu. Sesuai Permendagri no 22 tahun 2006, provinsi memiliki saham 51 persen dan Kabupaten 49 persen. “Namun kenyataannya berbanding terbalik. Justru pemerintah Kabupaten Dompu memiliki saham sampai Desember 2018 mencapai 61 persen,” katanya.

PD BPR NTB Dompu saat ini memiliki aset hingga Rp.71 M dan jumlah kredit yang berputar hingga Mei 2019 mencapai Rp.56 M. Sementara dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito mencapai Rp.30 M.

Baca juga:  Disurati Gubernur, Lima Kabupaten Belum Sertakan Modal di Jamkrida

Sebagai perbankan, PD BPR NTB Dompu juga tetap dalam pengawasan OJK dan simpanan nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk deposito, jasa bunga yang ditawarkan relatif tinggi yaitu 9,20 persen untuk jangka waktu setahun dan 7,5 persen untuk jangka waktu 1 bulan. “Kalau tabungan, jasa bunganya 7 persen per tahun,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Edi Nursapto, SH mengapresiasi PD BPR NTB Dompu yang sudah membuat kesepahaman bersama dengan Kejari Dompu tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. MoU ini akan mempunyai makna bila ditindak lanjuti dengan penyerahan surat kuasa khusus (SKK). “Kalau sekedar MoU, itu hanya kesepahaman saja. Makanya saya ikut gembira, di tahap awal kita diberikan 61 SKK. Mudah – mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya juga mohon agar cepat diserahkan agar mudah dipelajari, bagaimana permasalahannya untuk dicari solusi pemecahannya. Pasti dari 61 nasabah itu, masalahnya berbeda – beda,” ungkapnya.

Ia pun mencontohkan ketika dirinya menjadi Kajari di Merauke dan menangani kasus serupa milik Pegadaian. Setelah dipelajari, ternyata ada agunan fiktif. “Kita perlu pilah dan pilih, supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik dan sangat baik. Mudah – mudahan dari 61 ini bisa masuk seperti harapan kita semua,” katanya. (ula/*)