Perambahan Hutan Makin Marak di Dompu

Iswanto (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Aktifitas perambahan di wilayah pengelolaan KPH Ampang Riwo Soromandi (ARS) makin marak terjadi. Kegiatan tersebut dilakukan sejumlah petani untuk memperluas area penanaman jagungnya. Bahkan, tak sedikit kawasan hutan kini telah dibagi-bagi untuk dirambah.

Demikian disampaikan Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KPH ARS, Iswanto kepada Suara NTB, Rabu,  26 Juni 2019. Ia mengaku, hampir tiap hari menerima laporan dari petugas lapangan terkait upaya perluasan area perambahan untuk penanaman jagung tersebut. Bahkan kegiatan merusak ini merata terjadi di semua wilayah pengelolaannya.

“Ini lagi marak hampir tiap hari kita dengar laporan perambahan dan pembagian-pembagian lahan. Kita juga ndak bisa tangani secara total karena hampir diseluruh lokasi,” bebernya.

Selain perluasan lahan hal lain yang cukup mengancam saat ini ialah pembagian kawasan untuk perambahan baru. Seperti yang sudah mulai dilakukan oknum warga Desa Saneo di wilayah resor Sori Panca.

Menyikapi hal tersebut, lanjut Iswanto, pihaknya terus melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat agar mengimbau warganya segera menghentikan kegiatan melanggar itu. Termasuk terjun langsung ke lapangan untuk mengambil tindakan tegas.

Hanya memang dari sekian banyak penindakan pihaknya sejak awal Januari lalu tak pernah ada oknum warga yang sampai terseret ke meja persidangan. Rata-rata berakhir sampai proses pembinaan semata. “Memang selalu berakhir pembinaan. Ini yang belum kita dapat titik terang, beberapa kita ajukan ke penyidik tapi belum ada yang bisa gol (dilanjutkan),” ungkapnya.

Ditegaskan, tidak berlanjutnya proses hukum terduga pelaku perambahan yang pernah ditindak selama ini bukan karena kurangnya barang bukti. Besar kemungkinan akibat banyaknya pihak yang menuntut pelaku segara dibebaskan.

Contoh kasus, penangkapan oknum warga di Desa Anamina beberapa waktu lalu. Tak berselang 30 menit setelah pelaku dilimpahkan ke mapolres puluhan warga spontan memblokade jalan raya dan membakar ban bekas. Sehingga akhirnya kasus ini tak berlanjut.

Menurutnya, perluasan lahan dengan alasan mendukung program jagung pemerintah daerah tidak bisa dibenarkan. Selain karena melanggar ketentuan yang mengaharuskan 60 persen dari sebuah wilayah harus merupakan kawasan hutan, juga demi keberlangsungan mahluk hidup di dalamnya. Salah satu dampak buruk yang mulai terasa saat ini ialah titik mata air sudah hilang. Sehingga warga khusus di dataran tinggi kesulitan memperoleh air bersih. “Itu dampak yang paling nyata. Jarang hujan juga salah dampak dari penebangan pohon ini,” pungkasnya. (jun)