Belum Diteken, APBD Dompu 2019 Tak Bisa Dibelanjakan

Agus Bukhari dan Hatta dan Dwi Yana Yudha (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – APBD Kabupaten Dompu tahun 2019 hingga saat ini belum bisa dibelanjakan. Sebab, dokumen perbaikan atas evaluasi APBD belum ditandatangani Ketua DPRD Dompu. Pemprov NTB juga belum mau menerima dokumen APBD Dompu sebelum ditandatangani lengkap oleh unsur pimpinan DPRD Dompu.

Dwi Yana Yudha, SH, aktivis yang juga advokat di Dompu kepada wartawan mengingatkan, bahwa APBD merupakan hak rakyat. Jangan sampai kepentingan satu dua kelompok, justru merugikan rakyat yang banyak. Soal program pembangunan lanjutan Klaster II yang dipersoalkan Ketua DPRD sehingga dirinya tidak mau menandatangani dokumen hasil perbaikan atas evaluasi provinsi, justru ia menilai hal ini tidak dibahas.

Menurutnya, hal itu mengacu kondisi pengesahan APBD perubahan 2018 yang molor. Hingga, dokumen APBD perubahan 2018 tidak diterima Pemprov NTB untuk dievaluasi. Akhirnya, Perda APBD perubahan 2018 tidak ada dan hanya dilakukan penggeseran anggaran melalui Peraturan Bupati (Perbup) APBD 2018.

“APBD-P (2018) saja ndak dibahas, apalagi APBD murni (2019). Karena waktu, energi itu habis di gonjang ganjing, bukan di pembahasannya,” katanya. “Waktu habis karena sibuk dengan konflik pribadi maupun menggunakan orang lain,” tambahnya.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.SI, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin,  14 Januari 2019 menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan APBD 2019 ini terus diperdebatkan dan semakin runyam. Namun yang pasti, dokumen APBD tahun 2019 ini sudah ditandatangani bersama oleh tiga unsur pimpinan Dewan dengan Bupati Dompu. Dokumen itu kemudian dibawa ke Provinsi untuk dievaluasi.

Catatan hasil evaluasi yang diterima pihaknya juga sudah dilakukan perbaikan dan dua pimpinan Dewan sudah menandatanganinya. Yang belum tandatangan tinggal Ketua DPRD, Yuliadin, S.Sos. “Nanti petunjuk pemerintah atasan (langkah lebih lanjut). Hari ini atau besok mau dibawa ke (provinsi) sana. Mudah – mudahan Drs. Muhibuddin (Kepala BPKAD) mau menandatangani pengantar untuk itu, tanpa tandatangan pak ketua,” kata H. Agus Bukhari.

Ia pun mengakui, secara keseluruhan dokumen APBD Dompu tahun 2019 tidak dibahas secara rinci karena terbentur waktu dan langsung disahkan. “Tapi apa yang menjadi program kegiatan dan didasarkan atas perencanaan sebelumnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos menuturkan, beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Dompu, Drs. M. Hatta dan Kepala Seksinya, A. Karim mendatangi rumah jabatannya dengan membawa dokumen persetujuan APBD 2019.

Namun, sebelum menandatangani dokumen itu, ia mempertanyakan soal anggaran lanjutan Klaster II. Keduanya memastikan bahwa anggaran pembangunan klaster tidak ada dalam dokumen APBD. “Saya punya rekamannya. Pak Hatta dan Kero (A. Karim) menyampaikan saat saya tanyakan itu sebelum saya tandatangan (dokumen APBD 2019),” katanya.

Drs. M. Hatta yang dikonfirmasi, Senin kemarin mengakui dirinya bersama A. Karim membawa dokumen APBD 2019 untuk ditandatangani Ketua DPRD di rumah jabatannya. Kehadiran pihaknya sebagai staf untuk menyelesaikan administrasi dokumen APBD 2019. Sebelum menandatangani dokumen APBD, Ketua DPRD sempat menanyakan apakah Klaster II dianggarkan atau tidak.

“Seingat saya, klaster itu ada. Tidak terjadi penambahan belanja, tapi dengan mengurangi belanja lain. Itu jawab kita. Mungkin beliau salah ingat. Kalau pun ada rekaman, ya memang kami datang itu betul. Sampai beliau sampaikan, jangan seperti itu. Saya juga ingin rehab rumah ini. Rumah ini sudah tidak layak dihuni,” ungkap Hatta. (ula)