DD Meningkat, Desa di Dompu Diingatkan Mulai Siapkan APBDes 2019

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H Supardi dan Kepala Bidang Pemdes, M. Ali (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2019 untuk Kabupaten Dompu meningkat hingga Rp70,794 M. Kendati sudah ada alokasi untuk DD, pembagian untuk alokasi setiap Desa akan disampaikan melalui mekanisme penentuan pembagian DD dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, M.Si melalui kepala bidang pemerintahan Desa, M Ali, SH kepada Suara NTB, Senin, 5 November 2018 mengungkapkan, alokasi DD setiap Kabupaten sudah diterbitkan pemerintah dan Desa di Kabupaten Dompu mendapat alokasi Rp70,794 M. “Ini murni untuk dana Desa (DD), tidak ada kaitan dengan anggaran (kelurahan),” katanya.

Pembagian DD untuk masing – masing Desa, lanjut M Ali, akan ada undangan untuk BPKAD dan Bappeda. Karena dalam pembagian DD ada rumusannya, termasuk soal jumlah warga miskin dan lainnya. “Pembagian alokasi per Desa, biasanya akan ada undangan untuk BPKAD dan Bappeda. Nanti akan ada rumusannya untuk pembagian DD,” katanya.

Baca juga:  Kemajuan Pariwisata Dimulai dari Desa

Kendati belum ada pembagian DD, Ali mengaku, pihaknya sudah menyampaikan ke Desa untuk menyiapkan program kegiatan tahun 2019 berdasarkan alokasi anggaran tahun 2018. Ketika ada peningkatan, jumlahnya tidak akan jauh berbeda dibandingkan tahun 2018 ini. Termasuk program yang tetap menjadi prioritas tahun 2019 yaitu pengentasan kemiskinan. Diantaranya perbaikan rumah tidak layak huni atau rumah warga miskin serta sanitasinya. “Untuk penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritas. Diantaranya program renovasi rumah tidak layak huni minimal 15 unit,” terangnya.

M Ali juga mengatakan, penyusunan APBDes tahun 2019 tetap mengacu pada Permedes No 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2019. Perbaikan rumah tidak layak huni ini masuk di dalam Permendes No 16 tahun 2018. Hasil musyawarah Dusun dan Desa juga harus jadi pertimbangan dalam program kegiatan di APBDes.

Baca juga:  Pengembangan Desa Wisata, Solusi Sejahterakan Rakyat

Saat ini, lanjut M Ali, beberapa Desa tengah menyelesaikan pencairan DD tahap tiga dan semester kedua untuk alokasi dana Desa (ADD). Sebanyak 30 Desa dari 81 Desa di Dompu belum mencairkan anggaran tahap akhir 2018. Mereka ini diberi waktu hingga 15 November ini untuk menyelesaikan syarat pencairan anggaran. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Desa, mulai dari SPJ penggunaan DD tahap satu dan dua tahun 2018, serta ADD semester 1 tahun 2018, dan semester 2 tahun 2017.

Ia juga mengingatkan kepada Desa untuk tidak merapel pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Setiap pengeluaran keuangan harus diikuti dengan pertanggungjawaban agar tidak menjadi beban di akhir tahun anggaran. “Kita selalu ingatkan, setiap pengeluaran uang harus diikuti dengan SPJ. Jangan tunggu diminta agar tidak jadi beban jelang akhir tahun anggaran,” harapnya. (ula)