Penataan Aset Desa Jadi Prioritas Pemkab Dompu

Kepala DPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Dugaan penyelewengan anggaran di Desa masih terjadi kendati proses pendampingan dan pelatihan terus dilakukan pemerintah. Peningkatan SDM aparatur dan kepedulian masyarakat terus didorong pemerintah. Masalah aset Desa juga akan jadi prioritas pemerintah kedepan untuk menghindari hilangnya aset.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, Rabu, 3 Oktober 2018 mengakui, masih mendapati laporan dugaan penyelewengan anggaran Desa oleh oknum aparatur di Desa. Padahal pendampingan oleh pendamping Desa hingga oleh Dinas terus dilakukan untuk mencegah penyelewengan.

“Kita terus melakukan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM aparatur di Desa,” katanya.

Baca juga:  Kepala Desa Bagik Payung Selatan Dilaporkan ke APH

Kamis, 4 Oktober 2018 ini lanjutnya, para kepala Desa, Sekretaris Desa dan bendahara Desa akan dikumpulkan untuk dibina oleh Bupati dan anggota muspida. Pembinaan ini untuk menyamakan persepsi di tingkat penyelenggara, sehingga terhindar dari masalah di kemudian hari. “Kepala Desa, Sekretaris dan bendahara Desa akan kita kumpulkan di pandopo untuk dibina oleh Bupati,” kata H Supardi.

Kendati demikian, H Supardi mengaku, kini Desa – Desa di Dompu jauh lebih tertib administrasi dan pelaporannya. Ini ditandai dengan pencairan anggaran tahap terakhir Dana Desa (DD) hampir semua Desa sudah melakukannya. “Yang belum mencairkan DD tahap akhir tinggal beberapa Desa saja,” jelasnya.

Baca juga:  Mantan Kades Kemuning Dituntut 7,5 Tahun Penjara

Terkait aset Desa, baik aset tanah maupun aset hasil pengadaan melalui APBDes untuk bisa ditertibkan. Aset masih menjadi masalah di Desa, sehingga pihaknya sudah mulai mengingatkan kepada Desa untuk mendata aset Desa minimal mulai dari dasil pengadaan sejak tahun 2015. “Biar aset – aset itu tidak dipindah tangankan,” katanya.

Tanah Desa juga didorong untuk disertifikat hak milik Desa sehingga terhindar dari penyelewengan. Sertifikat tanah Desa ini terus didorong pihaknya. “Masalah penataan dan pendataan aset Desa ini menjadi bagian dari inovasi kami,” ungkapnya. (ula/*)