Perawat Honor dan Sukarela di Dompu Mogok Kerja

0
509

Dompu (Suara NTB) – Ratusan perawat honor dan sukarela di Kabupaten Dompu mulai mogok kerja. Hal itu menyusul tak juga diindahkannya tuntutan mereka oleh pemangku kebijakan. Dipastikan, sikap ini diambil hingga tuntutan soal status dan upah tersebut direalisasikan.

Wakil Ketua GNPHI Dompu, Arif Amrullah menegaskan, keputusan mogok kerja massal ini sudah menjadi kesepakatan bersama, khususnya bagi mereka yang mengabdi di sembilan puskesmas yang ada. Sementara, untuk mereka yang bekerja di RSUD Dompu masih menunggu surat edaran GNPHI.

“Iya mogok ini tetap akan kami lakukan sampai benar-benar tuntutan kami direalisasi. Kita sudah terlalu lama menunggu dan janji-janji saja,” keluhnya kepada wartawan, Selasa, 15 Mei 2018.

Aksi damai yang digelar bersama ratusan perawat honor dan sukarela kemarin belum sampai pada kesimpulan akhir. Melainkan, hanya rekomendasi DPRD yang meminta pemerintah daerah mengevaluasi hak tenaga kesehatan dan memperjelas statusnya. Sehingga, pihaknya terpaksa memutuskan untuk mogok kerja sebagai bentuk protes.

Kabid Pelayanan Sumberdaya Kesehatan (PSDK) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu, Abubakar Husain dikonfirmasi persoalan ini mengaku, aksi mogok kerja ratusan perawat sukarela ini sama sekali tidak mengganggu pelayanan di puskesmas atau pustu. Karena memang ketersediaan tenaga kesehatan di tiap pusat pelayanan kesehatan sudah memadai.
“Mereka mogok saat ini yang jelas untuk pelayanan tidak terganggu, kerena memang seperti disampaikan bu kadis kemarin untuk ketenagaan perawat sudah cukup,” jelasnya.

Aksi GNPHI untuk menuntut haknya sudah disikapi dengan direncanakan agar duduk kembali untuk mencari jalan penyelesaiannya. Namun nyatanya, justru mereka mengambil langkah tegas dengan mogok kerja. Dan ketika hal itu terus dilakukan, Abubakar Husain mengaku, tidak berani mengambil sikap apa-apa selain mengembalikan sepenuhnya pada pimpinan dinas.

“Sehingga mereka juga mogok tidak ada yang harus kita perbuat, yang jelas untuk saat ini bisa ditutupilah kalaupun ada yang mogok kerja,” tegasnya.

Aksi mogok kerja ratusan perawat ini juga belum dirasakan dampaknya terhadap pelayanan di puskesmas, mengingat masih ada sebagian perawat yang masuk kerja dan memberikan pelayanan.

Namun demikian, kata Kasubag TU Puskesmas Kota, Muliyadin, Amd, Kep., kekhawatiran akan lumpuhnya pelayanan akibat mogok kerja massal memang ada. Bahkan, saat aksi kemarin saja pihaknya mengharapkan agar tidak semua perawat ikut aksi lantaran banyak pasien yang tidak bisa tertangani. “Untung tidak semua kemarin yang aksi karena di sini kan banyak pasien takutnya tidak terlayani,” ujar dia.

Pada prinsipnya, ia sangat mendukung gerakan GNPHI untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai tenaga kesehatan, sebab mereka juga membutuhkan pendapatan yang tetap untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. (jun)