Bupati Kembali Ingatkan Kepala Desa untuk Berbagi Masalah dan Hindari Pelanggaran Hukum

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengingatkan para kepala Desa untuk menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) agar terhindari dari persoalan hukum di kemudian hari. Namun para kepala Desa juga didorong peka terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan religius bisa tercapai.

Hal itu kembali disampaikan Bupati Dompu dalam rapat pembinaan kepada para Kepala Desa, Camat se Kabupaten Dompu di pandopo Bupati, Jumat, 11 Mei 2018 lalu. Pembinaan itu sendiri dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu karena masih banyaknya Desa yang belum mencairkan DD dan ADD tahap pertama hingga Mei 2018.

“Jangan sampai ada lagi kepala Desa yang bermasalah dengan hukum karena menyalahgunakan anggaran ini,” harap Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin.

Untuk terhindari dari persoalan hukum dalam pengelolaan DD dan ADD, Bupati menyarankan untuk dilakukan pendampingan sejak proses perencanaan sampai pelaporan oleh Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian. Langkah ini sebagai upaya pencegahan, sehingga dapat diminimalisir pelanggarannya.

“Ini agar tidak ada lagi kades yang bermasalah dengan hukum, terutama untuk kades yang baru,” katanya.

Kepala Desa hasil pemilihan serentak tahun 2017 lalu dilantik di depan paruga Parenta Dana Ngahi Rawi Pahu Dompu awal 2018 lalu.

Ia pun meminta kepada para kepala Desa menyamakan presepsi dalam membangun daerah. Apa yang menjadi program pembangunan daerah juga harus disukseskan oleh Desa, dan apa yang menjadi persoalan di Desa juga menjadi masalah bagi pemerintah daerah (Pemda). Karenanya, membagi setiap persoalan yang ada untuk diselesaikan persama harus dilakukan.

Baca juga:  Kepala Desa Bagik Payung Selatan Dilaporkan ke APH

“Jangan sungkan – sungkan untuk berkonsultasi agar dapat dicarikan solusi terbaik,” pintanya.

Bambang juga mengingatkan soal visi daerah yang sejahtera dan religius. Namun yang menjadi tugas dan perlu mendapat perhatian kedepan terkait mewujudkan masyarakat Dompu yang religius. Sebagai bentuk tanggungjawab moral dalam menyiarkan syiar Islam di tengah masyarakat dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, beriman dan bertaqwa, DD dan ADD dapat digunakan untuk pembinaan TPQ.

Selain itu, pemerintah Desa juga diingatkan soal program bedah rumah bagi warga miskin sehingga penurunan angka kemiskinan 1 persen pertahun dapat diwujudkan dan kerak kemiskinan dapat diatasi.

“Selain pembangunan ekonomi, kondisi fisik rumah memiliki kontribusi yang menjadi variabel untuk menurunkan angka kemiskinan. Kalau kita bisa melakukan bedah rumah, maka kita bisa menyelesaikan 3 persen kemiskinan di tiga tahun kedepan,” jelasnya.

Begitu juga dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan melalui program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Penyiapan lahan untuk pembuangan sampah, penyiapan motor 3 roda untuk mengangkut sampah serta operatornya.

Baca juga:  Mantan Kades Kemuning Dituntut 7,5 Tahun Penjara

“Kepala Desa juga harus kreatif mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos dan memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai jual secara ekonomis,” harapnya.

Pada kepala Desa juga didorong untuk memanfaatkan setiap fungsi aparatur dan lembaga di Desa dalam pengelolaan anggaran. Sering kali gejolak di Desa saat ini disebabkan oleh Desa tidak terbuka dalam pengelolaan anggaran dan tidak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program.

“Ayo hindari untuk menghabiskan energi yang tidak berarti. Kalau ada permasalahan dan kesulitan, jangan ragu untuk memberitahukan pemerintah daerah. Kami siap memberikan bantuan,” harapnya.

Pada pembinaan para Kepala Desa dan Camat ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H Supardi, S.Sos, M.Si, dan kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj Iris Juwita, SKM, MMKes.

Supardi pun menyampaikan, masih ada beberapa Desa di Dompu yang belum rampungkan proses pencairan 20 persen DD tahap pertama. Padahal, pencairan DD ini hanya membutuhkan dokumen APBDes tahun 2018 dan rencana penggunaannya.

Desa – Desa yang belum mencairkan ini justru kebanyak Desa yang ada sekitar Kota dan bisa berkoordinasi dengan DPMPD bila ada masalah. “Kalau ada masalah, ayo konsultasikan. Supaya kita bisa carikan solusinya,” harap H Supardi. (ula/*)