Sosialisasi dan Negosiasi Harga Lahan Pelabuhan Nusantara Mulai Dilakukan

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si.

Dompu (Suara NTB) – Panitia Pembebasan Lahan Pelabuhan Nusantara Kilo kembali menggelar sosialisasi dan sekaligus negosiasi dengan pemilik lahan di pandopo Bupati. Kendati belum ada yang sepakat, kajian tim appraisal yang menilai standar harga pembebasan lahan untuk fasilitas umum oleh pemerintah akan menjadi acuan. Pemilik lahan pun bisa kembali berunding dengan keluarga, namun diharapkan mempertimbangkan asas manfaat lahannya untuk kepentingan umum.

Sosialisasi dan negosiasi harga untuk lahan pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo di aula pandopo Bupati ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Hukum Setda Dompu, Drs H Sudirman Hamid, M.Si mewakili Sekda Dompu. Hadir juga Kepala BPN, dari Kejaksaan (Sukardin, SH), dari Polres Dompu (AKP Suherman), dari Inspektorat, Kabag Hukum Setda Dompu, Haeruddin, SH, Camat Kilo, Kepala Desa, dan Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si selaku sekretaris tim.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Hukum Setda Dompu, Drs H Sudirman Hamid, M.Si selaku ketua tim pembebasan lahan dalam sambutan di aula Pandopo Bupati, Senin, 15 Januari 2018 kemarin mengungkapkan, para pemilik tanah agar tidak semata – mata menghitung nilai tanah dari yang dibebaskan pemerintah saat ini. Tapi keberadaan pelabuhan Nusantara akan jauh memberi keuntungan bagi masyarakat Kilo khususnya, 5 – 10 tahun akan datang.

Sebagai pintu masuk barang dan jasa melalui transportasi laut, keberadaan pelabuhan Nusantara Kilo akan jauh lebih berkembang kedepan. Karena jalur ini merupakan jalur transportasi nasional, sehingga akan banyak kapal yang sandar dan masuk ke pelabuhan Kilo memasukan barang bagi kebutuhan di Kabupaten Dompu bahkan hingga Sumbawa dan Bima.

Baca juga:  Jembatan Nasional Sembalun Masuk Fase Kontrak Kritis

“Untuk informasi sekecil apapun di luar dari panitia, jangan mudah dipercaya. Bisa jadi orang itu ingin menggagalkan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara dan yang rugi kita juga. Kalau ingin tahu informasi, silahkan tanyakan langsung ke panitia,” ingatnya.

Setiap ada fasilitas umum, apalagi pelabuhan sebagai pintu masuk pergerakan ekonomi akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kemajuan suatu wilayah. Karena pelabuhan Nusantara Kilo akan menjadi pintu masuk distribusi barang dan jasa ke Kabupaten Dompu dan sekitarnya. “Kalau sudah dibangun dan beroperasinya pelabuhan, lihat saja Kilo kedepan. Dia akan jauh lebih maju dari (kota) Dompu. Karena orang – orang akan banyak melirik Kilo (sebagai akses masuk ke Dompu),” kata Sudirman.

Ia pun memberi contoh sebelum gerakan penanaman jagung di Dompu, harga tanah bahkan tidak ada nilainya. Setelah gerakan tanam jagung berhasil, pembangunan dimana – mana dan harga tanah semakin mahal. “Kalau pelabuhan Kilo ini sudah beroperasi, jangankan di pinggir jalan, di bagian belakang saja harganya bisa sampai ratusan juga per are,” jelasnya.

Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Dompu, H. Yuhasmin, M.Si menegaskan, dengan di-SK-kan oleh Bupati panitia pembebasan lahan untuk pelabuhan Nusantara Kilo sejak 2 Januari 2018, maka proses pembebasan sudah bisa dilakukan. Sebelum panitia dibentuk, sudah diawali dengan berbagai tahapan termasuk diantaranya pengukuran luas lahan dan fasilitas yang ada di atas lahan tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran itu, tim appraisal yang ditunjuk melakukan kajian harga dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan proses pembebasan lahan.

“Kami tidak mau ini menjadi masalah di kemudian hari, makanya kami cukup hati – hati sekali. Kalau di bawah standar yang ditetapkan tim appraisal, kami bisa dilaporkan ke penegak hukum. Tapi kalau di atas standar harga, kami bisa dituding melakukam mark up harga dan diproses aparat hukum. Kami tidak mau gara – gara masalah ini, tangan kami diikat,” tegas H. Yuhasmin.

Baca juga:  Bupati Harapkan TP4D Tidak Cabut Pendampingan Puskesmas Ropang

Ia pun menegaskan, tidak akan memaksa para pemilik lahan menyetujui harga yang ditawarkan panitia pembebasan lahan. Tapi jika setuju, bisa menandatangani berita acara pembebasan lahan dengan harga yang disepakati. Harga yang ditawarkan pemerintah Rp.1,5 juta per are hingga Rp.2,25 juta per are. Harga tersebut untuk lahan dan bila ada pohon maupun bangun juga memiliki nilai tersendiri. “Kalau belum bersedia negosiasi harga sekarang, silahkan. Bisa datang besok lusa. Proses negosiasi harga ini, saya tidak akan melakukan sendiri, tapi akan didampingi panitia yang lain,” katanya.

Ia juga mengingatkan kepada warga pemilik lahan untuk tidak percaya bila ada pihak tertentu yang mengaku untuk membebaskan, agar tidak dipercaya. Karena proses pembebasan lahan oleh pemerintah dilakukan oleh panitia dan di kantor pemerintah.

Soal sertifikat lahan yang diagunkan ke bank, dikatakan H. Yuhasmin, panitia bersama pemilik lahan bisa berhubungan dengan bank untuk meyakinkan keabsahan dokumen dan kepastian nama pemilik sertifikat. Sementara terkait masjid warga di lahan terkena dampak pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo, tidak bisa dibayarkan pemerintah. Begitu juga dengan lahan pemerintah Desa maupun lahan pemerintah lainnya. Namun pemerintah bisa memfasilitasi untuk pembangunan masjid baru.

“Masjid ini tidak akan diganggu hingga dibangun pelabuhan dan fasilitasnya. Selama tidak diganggu, masjidnya tetap bisa dimanfaatkan warga,” jelas H. Yuhasmin. (ula/*)