Puluhan Koperasi Tidak Aktif Bakal Dibubarkan, Tujuh Sudah Terbit SK Pembubaran

Dompu (Suara NTB) – Puluhan koperasi di Kabupaten Dompu dari 130 koperasi yang tidak aktif karena tidak pernah melakukan rapat anggota tahunan (RAT) selama 2 tahun berturut – turut terancam dibubarkan. Namun 7 koperasi diantaranya telah keluar SK pembubarannya dari Menteri Koperasi dan UKM RI. Koperasi lainnya pun dihimbau untuk aktif, sehingga tidak dilakukan pembubaran.

Tujuh koperasi yang telah terbit SK pembubarannya yaitu KoptanJado Jaya dengan nomor Badan Hukum 029/BH/KDK.23.6/IV/1999 tanggal 13 April 1999 alamat Doro Tangga Dompu, KPN Utama nomor badan hukum 455A/BH/XXII tanggal 14 Februari 1980 sebagaimana diubah nomor 59/BH/PAD/KWK.23/V/1996 tanggal 13 Mei 1996 alamat Bada Dompu, KSU Sama Ade nomor badan hukum 016/BH/KDK.23.6/IV/1999 tanggal 4 April 1999 alamat Potu Dompu.

KPRI Dwi Sri nomor badan hukum 295/BH/XXII tanggal 24 Agustus 1995 alamat Dinas Pertanian Kecamatan Woja, Koptan Susu Kuda Murni nomor badan hukum 20/BH/KWK.23.6/IV/99 tanggal 10 April 1999 alamat Desa Saneo Kecamatan Woja, KSU Dompu Samangawa nomor badan hukum 19/BH/KWK.23/II/1998 tanggal 2 Februari 1998 alamat Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa, dan KSU Karang Jati nomor badan hukum 011/BH/KDK.23.6/III/1999 tanggal 29 Maret 1999 sebagaimana diubah nomor 010/BH/KDK.23.6/III/1999 alamat Simpasai Kecamatan Woja.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani melalui Kepala BidangPembinaan koperasi, Abdurrahman, S.Sos mengatakan, pembubaran 7 koperasi ini karena tidak aktif dan tidak melakukan rapat tahunan berturut – turut selama lebih dari 2 tahun.

“Kita terus lakukan penertiban koperasi dengan melihat aspek kelembagaan, organisasi maupun usahanya,” ungkapnya.

Dengan pembubaran koperasi ini diharapkanagar koperasi lainnya bisa tetap aktif. Jumlah koperasi yang masih aktif dari 298 koperasi ada 168.

“Kita bersama kepala Dinas memiliki program mengaktifkan koperasi. Ada tiga koperasi dalam tahap pengaktifan seperti KUD Nanga NaeHuu saat ini dalam tahap peremajaan pengurusnya. KUD Padamara, dan KUD RitamManggelewa,” katanya.

  Dua Wisatawan Timur Tengah Tenggelam di Lombok Tengah

Terkait praktik rentenir yang berkedok koperasi, Abdurrahman mengakui, menjadi tugas pihaknya melakukan pembinaan. Namun pihaknya memiliki keterbatasan, karena hanya bisa menghimbau agar modalnya tidak melebihi 2 % bagi koperasi dengan modal usaha sendiri dan tidak jauh melebihi bunga bank bagi koperasi dengan modal pinjaman.

Tapi sejauh ini, pihaknya tidak pernah menerima keluhan dari nasabah koperasi yang merasa dirugikan dengan praktik koperasi seperti rentenir. “Hasil evaluasi kita, tidak ada pihak yang merasa merugikan dari para nasabah (koperasi),” jelasnya.

Namun Abdurrahman mengaku, ada keinginan dari beberapa kelompok masyarakat mengembangkan koperasi berpola syariah. Bahkan sudah ada 30 koperasi yang ingin berubah dari pola konvensional ke pola syariah. Saat ini sudah ada tiga koperasi di Dompu yang menggunakan pola syariah yaitu Koperasi Cahaya Utama di Dorotangga, Garuda Tani Makmur Desa Matua, dan Koperasi Ibadurrahman Desa Pekat.

“Pengembangan koperasi dengan pola syariah ini belum didukung oleh sumber daya manusia (SDM), Makanya kita akan dorong sistem syariah ini untuk di pondok pesantren,” katanya. (ula/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here