25 Koperasi Konvensional akan Disyariahkan di 2018

Dompu (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menargetkan sebanyak 500 unit koperasi syariah terbentuk dan Kabupaten Dompu merencanakan sebanyak 25 unit koperasi konvensional akan beralih menjadi koperasi syariah tahun 2018. Kendala tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersertifikat di Dompu telah disiapkan dari Lombok.

Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Dompu, Drs. H. A. Gani melalui Kepala Bidang Pembinaan KSP/USP, H. Syamsuddin kepada Suara NTB, Kamis, 7 Desember 2017, mengungkapkan, sebanyak 25 unit koperasi konvensional di Dompu merencanakan akan merubah sistemnya ke syariah. Rencana perubahan ini telah disampaikan kepada pihaknya dan akan difasilitasi tahun 2018 mendatang. “Kita sudah rencanakan anggarannya di APBD 2018,” katanya.

Syamsuddin mengaku, pembentukan koperasi syariah sudah menjadi program Pemprov di RPJMD-nya hingga 2018 sebanyak 500 koperasi. Kabupaten Dompu sebagai bagian dari Pemprov dan untuk mewujudkan visi religius, sudah terbentuk tiga koperasi syariah. “Usahanya tetap jalan, lancar,” katanya.

Sebanyak 11 koperasi di Dompu diajukan perubahan status dari sistem konvensional ke sistem syariah. Karena ketentuan baru harus juga dicantumkan Dewan syariah di dalam akta notaris pendirian koperasi syariah. Tidak adanya dewan pengawas syariah yang memiliki sertifikat di Dompu beberapa waktu lalu menghambat pendirian 11 koperasi di Dompu.

“Prosesnya (sekarang) di Kementrian Koperasi. Kalau di Notaris sudah selesai (untuk perubahan ke koperasi syariah),” katanya.

Selama perubahan ke koperasi syariah belum turun izinnya dari Kementrian Koperasi, H. Syamsuddin mengaku, 11 koperasi ini masih tetap beroperasi dengan sisten konvensional sambil mendalami mekanisme sistem syariah yang diajukan. “Sambil menunggu (izin) itu, mereka tetap melakukan kegiatan usaha secara konvensional,” terangnya.

Diakui H. Syamsuddin, bila berjalan 11 koperasi syariah yang sedang dalam tahap pengajuan izin akan kesulitan pengawasan oleh Dewan syariahnya. Karena Dewan syariahnya berdomisili di Lombok dan mau tidak mau harus dicantumkan sebagai syarat serta hanya mereka yang memiliki sertifikasi dari MUI. “Untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah harus lulus sertifikasi dari MUI,” ungkapnya.

Untuk mendukung itu, ia pun mengaku, kini dirinya tengah melakukan pelatihan terkait dewan pengawas syariah. Bila dirinya dinyatakan lulus oleh MUI, dirinya bisa menjadi dewan syariah diantara koperasi yang ingin berbadan hukum syariah. “Sekarang saya sedang ikut diklat DPS MUI selama 5 hari. Kalau saya lulus, bisa ditunjuk sebagai DPS di Kabupaten Dompu,” katanya.

Koperasi syariah dan konvensional, diakui H. Syamsuddin, secara tata kelola cukup berbeda. Sistem konvensional untuk pembiayaan menggunakan sistem bunga dan syariah tidak mengenal bunga. Sistem syariah menggunakan sistem bagi hasil, sehingga bari anggota yang minjam akan dikenakan bagi hasil dari keuntungan usaha. “Menghimpun dana dan menyalurkan dana (pembiayaan) secara syariah. Tidak ditentukan jasa, tapi mengembalikan pokok dan bagi hasil keuntungan,” terangnya.

Selain memfasilitasi koperasi ini, juga akan diadakan diklat pengembangan kelembagaan koperasi syariah. Diklat ini dihajatkan perwakilan koperasi syariah, sehingga bisa menerapkan sistem syariah sesungguhnya. “Kita juga ingin melaksanakan bimtek bagi pengawas koperasi yang bersangkutan. Selama ini pengawas itu hanya saat RAT,” sebutnya. (ula/*)